JAKARTA - Posisi utang pemerintah terus meningkat dan mendekati Rp10.000 triliun hingga akhir kuartal pertama 2026. Kenaikan utang di tengah tingginya suku bunga global mulai memicu kekhawatiran terhadap tekanan fiskal dan ruang gerak APBN.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Secara rasio, utang pemerintah berada di level 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22% dari total utang. Sementara pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun.

Dominasi SBN menunjukkan pembiayaan APBN masih sangat bergantung pada pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas pasar keuangan.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026).

Namun, terkait dengan utang Indonesia, menurut analis, ada beberapa faktor yang mengkhawatirkan terkait melemahnya nilia tukar rupiah. Sebab, lanjutnya, utang luar negeri per Februari 2026 mencapai US$437,9 miliar. "Untungnya utang itu didominasi utang jangka panjang."

Selain itu, pemerintah menghadapi jatuh tempo utang tertinggi dalam sejarah pada 2026, yang mencapai Rp 833,96 triliun. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika hingga Rp17.450/US$ membuat beban utang luar negeri lebih besar dari yang tercantum di APBN yang memakai  asumsi nilai tukar Rp 16.500. Artinya, beban utang luar negeri dalam rupiah akan meningkat sekitar 5-6%.

Kondisi ini juga mungkin yang menyebabkan premium Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang berjangka 5 tahun dan 10 tahun cenderung meningkat sebagai berikut"

Pertama, CDS berjangka 5 tahun sempat mencapai 91,3 bps (basis point) per 4 Mei 2026, atau rata-rata per tahun 2026 mencapai 84.9bps, naik dari rata-rata sebesar  69.5 bps pada tahun lalu. 

"Ini dengan kondisi Indonesia memiliki peringkat S&P pada level BBB. Bandingkan dengan Italia yang memiliki rating  BBB+ memiliki  angka CDS 31,8 bps dan Yunani dengan rating BBB tetapi CDSnya hanya 32,4."

Kedua, CDS berjangka 10 yang mencapai 144,13 bps, padahal tahun 2025 rata rata hanya 124 bps.

"Jika kita lihat sudah terjadi repricing mingguan sebesar +4.99% dan lonjakan signifikan dalam 3-6 bulan terakhir. Apa artinya? Pasar lagi melakukan repricing risiko secara diam-diam tapi sistematis."

Kondisi lain adalah yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun beberapa hari yang lalu naik ke 6,96%, level tertinggi sejak April 2025. "Kenaikan ini mengikuti kenaikan yield pemerintah Amerika, karena investor was-was terhadap keputusan bank sentral Amerika bulan ini."

Kaji Pengalaman Turki

Terkait rencana pemerintah pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) atau dana stabilisasi obligasi pemerintah, analis itu mengatakan hal itu. "Itu artinya pemerintah berinisiatif untuk  mengatasi kenaikan yield yang nanti ujungnya bisa membantu penguatan rupiah."

Namun, lanjutnya, seperti diketahui Indonesia setiap bulan utang triliunan dengan menerbitkan SBN baru untuk membiayai defisit fiskal.

"Lalu ketika pasar panik misalnya, BSF membeli kembali SBN yang sama di pasar sekunder. Ini seperti seseorang yang banyak utang, lalu ketika kreditornya panik, dia pakai tabungan yang tersisa untuk menebus sebagian utangnya agar kreditor lain tidak ikut kabur.”

Intinya, buyback tidak menyelesaikan masalah fiskal tetapi hanya buying time. "Dan perlu diingat BSF bukan uang gratis, itu realokasi dari pos anggaran lain atau kas yang seharusnya untuk belanja produktif.”

Jika dilakukan terus-menerus dalam kondisi fiskal yang tertekan, justru memperlemah posisi kas pemerintah sendiri.

Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan Singapura misalnya, yang memiliki kondisi yang memiliki struktur pasar obligasi lebih dalam dibanding Indonesia.

Singapura menerbitkan SGS (Singapore Government Securities) bukan karena butuh uang, APBN mereka surplus, tapi justru untuk menciptakan pasar obligasi yang dalam sebagai benchmark.

“Jadi mereka punya kemewahan untuk intervensi karena posisi fiskalnya solid. Indonesia menerbitkan SBN karena memang butuh uang, sehingga setiap intervensi buyback membawa opportunity cost yang nyata.”

Ironi terbesarnya, kata dia, jika pasar sudah tahu bahwa BSF pemerintah Indonesia akan masuk saat yield naik, sophisticated investors justru bisa front-run. "Jual dulu, tunggu pemerintah beli, lalu beli lagi lebih murah. Akhirnya, dana publik jadi bantalan keuntungan spekulan."

Intinya, jelas analis itu, BSF adalah instrumen defensif yang efektivitasnya sangat bergantung pada kredibilitas fiskal jangka panjang yang Indonesia masih harus buktikan.

Sebelum mengaktifkan mungkin Indonesia perlu melihat pengalaman Turki yang intervensi obligasi saat fiskalnya tertekan dan inflasi tinggi.

“Hasilnya mata uang Turki lira kolaps, yield obligasi justru melonjak karena intervensi dibaca pasar sebagai tanda keputusasaan.” (DH/MT)