JAKARTA - ASEAN bergerak cepat merespons dampak perang Timur Tengah yang mulai mengguncang ketahanan energi dan pangan kawasan. Dalam KTT ASEAN ke-48 di Pulau Mactan, Filipina, para pemimpin Asia Tenggara mendorong pembentukan cadangan bahan bakar regional hingga mekanisme siaga pangan untuk menghadapi gangguan pasokan akibat krisis Selat Hormuz.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, menegaskan kawasan tidak punya banyak waktu untuk menunggu.

“Kami membutuhkannya bulan lalu. Lupakan bulan depan, enam bulan, setahun dari sekarang. Kami membutuhkannya kemarin, atau bahkan lebih awal. Jadi, itulah cara kami mendekati masalah ini,” kata Marcos, seperti dikutip Channelnewsasia.

Konflik di Timur Tengah memukul rantai pasok energi ASEAN setelah gangguan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dan mengancam distribusi pupuk serta pangan. Jalur strategis itu menangani sekitar seperempat perdagangan minyak laut dunia, dengan hampir 80% pengiriman menuju Asia.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN menyepakati gagasan pembentukan cadangan bahan bakar regional serta protokol komunikasi krisis agar respons kawasan terhadap guncangan geopolitik menjadi lebih cepat dan terkoordinasi.

Marcos mengatakan negara-negara anggota memang masih mengatur kebutuhan energinya masing-masing. Namun, menurutnya, seluruh anggota ASEAN memiliki arah yang sama untuk membangun sistem ketahanan bersama.

“Jadi, kami mencoba untuk mengurangi perbedaan antar negara. Kami membuat pengaturan sendiri, tetapi pada saat yang sama kami bersatu dan mengembangkan gagasan bahwa kami akan memiliki cadangan bahan bakar untuk semua jenis bahan bakar yang berbeda,”ujarnya.

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, juga menyoroti pentingnya percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), perjanjian ketahanan energi yang memungkinkan negara anggota saling menopang pasokan minyak dan gas saat krisis.

Namun para analis menilai implementasi rencana itu tidak akan mudah. Koordinator ASEAN Studies Centre ISEAS-Yusof Ishak Institute, Joanne Lin, menilai kepentingan domestik masih menjadi hambatan terbesar.

“Ini menunjukkan bahwa dalam krisis nyata, kebutuhan nasional akan tetap diutamakan daripada komitmen regional,” kata Lin.

APSA sendiri belum sepenuhnya berlaku karena belum semua anggota meratifikasi versi terbaru perjanjian tersebut. Padahal mekanisme itu memungkinkan negara ASEAN memasok hingga 10% kebutuhan energi negara anggota yang terdampak krisis selama 30 hari.

Analis ISEAS lainnya, Sharon Seah, mengatakan ASEAN harus bergerak lebih agresif membangun ketahanan energi jangka panjang, termasuk mempercepat proyek ASEAN Power Grid.

“ASEAN harus memperhatikan keamanan energi di luar krisis saat ini karena jelas bahwa fragmentasi yang terjadi di dunia ... akan terus memengaruhi kita di kawasan ini,” katanya.

Selain energi, ASEAN juga mulai fokus pada ancaman krisis pangan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan pembentukan mekanisme siaga pangan regional dan perluasan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) agar mencakup pupuk.

Anwar menilai langkah itu penting untuk mempercepat koordinasi dan respons darurat antarnegara ASEAN ketika terjadi gangguan pasokan.

Para ahli menilai pupuk menjadi titik rawan utama karena kawasan Teluk menyumbang sekitar 11% impor pupuk ASEAN. Direktur riset pangan dan air Institute for Security and Development Policy, Genevieve Donnellon-May, mengatakan perluasan APTERR akan membutuhkan sistem otomatis berbasis indikator krisis.

“Artinya, berbagi data secara real-time tentang stok pupuk dan kebutuhan input,” ujarnya. Namun, ia memperingatkan ASEAN belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar: negara anggota masih lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding komitmen regional saat krisis terjadi.

“Negara-negara anggota secara konsisten memprioritaskan swasembada pangan domestik di atas komitmen regional justru ketika komitmen tersebut paling penting,” katanya.

ASEAN juga membahas pembentukan protokol komunikasi krisis untuk mempercepat koordinasi lintas sektor ketika terjadi gangguan besar seperti konflik Timur Tengah. Menurut Lin, protokol itu dapat membantu ASEAN menentukan kapan konsultasi dilakukan, siapa yang memimpin koordinasi, hingga bagaimana pesan bersama kawasan disampaikan.

“Hal ini akan membantu menutup kesenjangan antara terjadinya krisis dan kemampuan ASEAN untuk berbenah secara kelembagaan,” kata Lin.

Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada pada perbedaan kepentingan antaranggota. Beberapa negara ASEAN sangat bergantung pada energi impor, sementara lainnya memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi berbeda dengan negara-negara yang terlibat konflik. Akibatnya, ASEAN kerap bergerak lambat karena setiap keputusan strategis membutuhkan persetujuan seluruh anggota.

“Oleh karena itu, ASEAN mungkin akan tetap lambat atau akhirnya menggunakan bahasa yang sangat hati-hati sehingga tidak banyak menyampaikan apa pun,” ujar Lin.

Di tengah meningkatnya tekanan global dan ancaman krisis energi berkepanjangan, ASEAN kini menghadapi ujian besar: apakah mampu bertindak sebagai blok regional yang solid, atau kembali terjebak pada kepentingan nasional masing-masing negara.(DH)