Bank dunia prediksi ekonomi pasifik melambat ke 2,8% pada 2026
Rabu, 13 Mei 2026

JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan Pasifik melambat menjadi 2,8% pada 2026 di tengah lonjakan biaya energi dan pengiriman akibat konflik Timur Tengah yang kembali menekan negara-negara importir di kawasan tersebut.
Seperti dikutip Reuters, dalam laporan Pacific Economic Update yang dirilis Selasa, Bank Dunia menyebut pertumbuhan 11 negara kepulauan Pasifik turun menjadi sekitar 3,2% pada 2024 dan 2025, setelah sempat mencapai 6,5% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi kawasan diperkirakan melemah lebih lanjut menjadi 2,8% pada 2026 sebelum naik tipis ke level 3,1% pada 2027.
“Pasifik jelas merupakan wilayah yang menurut kami akan paling terdampak di antara wilayah-wilayah yang jelas bukan negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik,” kata Senior Country Economist Bank Dunia, Ekaterine Vashakmadze, dalam wawancara.
Laporan itu mencakup Fiji, Kepulauan Solomon, Federated States of Micronesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.
Bank Dunia menilai prospek jangka pendek kawasan memburuk setelah konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan biaya bahan bakar, logistik, dan asuransi pengiriman. Tekanan tersebut memperbesar beban ekonomi negara-negara Pasifik yang bergantung pada impor.
Vashakmadze mengatakan sebelum konflik memanas, Bank Dunia sempat mempertimbangkan revisi naik proyeksi pertumbuhan kawasan seiring pemulihan pariwisata dan peningkatan remitansi pada kuartal IV-2025 hingga awal 2026. Namun, guncangan terbaru diperkirakan memangkas pertumbuhan ekonomi 2026 sekitar 0,2 hingga 0,5 poin persentase dalam skenario dasar Bank Dunia.
Selain perlambatan ekonomi, inflasi kawasan diproyeksikan kembali meningkat. Median inflasi negara-negara Pasifik diperkirakan naik menjadi 4,5% pada 2026, dibandingkan 3,4% pada 2025.
Bank Dunia juga mencatat kondisi fiskal sebagian besar negara Pasifik melemah sepanjang 2025 karena pemerintah tetap mempertahankan belanja untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga menunda upaya pemulihan bantalan fiskal pascapandemi.
Meski rasio utang publik tercatat menurun secara moderat, sejumlah negara masih menghadapi risiko tinggi tekanan utang. Dalam jangka panjang, Bank Dunia menilai tantangan utama kawasan Pasifik adalah pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menciptakan lapangan kerja memadai, terutama bagi kelompok muda dan perempuan.
Vashakmadze menegaskan pemerintah kawasan perlu mempercepat kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja, sekaligus membuka hambatan di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi guna mendorong penciptaan lapangan kerja.(DH)