JAKARTA - Komite Perbankan Senat Amerika Serikat meloloskan RUU Clarity Act pada Kamis, langkah yang dinilai sebagai kemenangan penting bagi industri kripto di AS. Regulasi itu menjadi rancangan undang-undang besar pertama yang secara khusus mengatur industri aset digital.

Seperti dikutip Cnbn, RUU tersebut disetujui dengan hasil pemungutan suara 15 banding 9. Seluruh senator Partai Republik mendukung aturan itu, bersama dua senator Demokrat, Ruben Gallego dari Arizona dan Angela Alsobrooks dari Maryland.

Meski berhasil melewati tahap komite, Clarity Act masih harus memperoleh persetujuan penuh Senat dan DPR sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Pembahasan RUU itu masih menyisakan sejumlah perbedaan pandangan antara Demokrat dan Republik, terutama terkait pengawasan transaksi ilegal aset digital serta aturan etika bagi pejabat publik yang memiliki keterkaitan bisnis dengan industri kripto.

Senator Demokrat, Mark Warner, mengatakan pembahasan regulasi kripto dalam beberapa bulan terakhir berlangsung sulit, namun dirinya berharap proses negosiasi dapat terus berlanjut.

“Kurasa saat ini aku berada di purgatorium kripto, tapi aku berharap bisa segera sampai ke sana,” kata Warner. Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott menyebut regulasi tersebut diperlukan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum yang selama ini membayangi industri kripto.

“Selama bertahun-tahun, dunia digital terjebak dalam zona abu-abu regulasi,” ujar Scott. “Para pengembang, pengusaha, dan investor dibiarkan dalam ketidakpastian. Mereka menghadapi kebingungan dan tindakan penegakan hukum, padahal seharusnya pemerintah membuat aturan main yang jelas,” lanjutnya.

RUU Clarity Act mendapat dukungan luas dari perusahaan kripto besar seperti Coinbase, Circle, dan Ripple. Mereka menilai kepastian regulasi dapat memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat pertumbuhan industri aset digital.

Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz juga mendukung pengesahan aturan tersebut. Gedung Putih turut aktif mendorong pembahasan RUU itu. Pemerintahan Trump bahkan beberapa kali terlibat dalam negosiasi antara sektor perbankan dan pelaku industri kripto.

Trump dan keluarganya diketahui memiliki kepentingan bisnis di sektor aset digital melalui meme coin dan perusahaan World Liberty Financial. Di sisi lain, kelompok perbankan menilai aturan itu dapat membuka ruang bagi perusahaan kripto untuk menawarkan imbal hasil menyerupai bunga kepada pemegang stablecoin. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi dana simpanan bank dan memperlemah kapasitas penyaluran kredit.

Lembaga penegak hukum juga menilai regulasi tersebut belum cukup kuat untuk mencegah transaksi ilegal melalui aset digital dan berpotensi mempersulit penindakan terhadap pelaku kejahatan keuangan.

Sementara itu, serikat pekerja AFL-CIO memperingatkan bahwa perluasan legitimasi industri kripto dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan berdampak terhadap dana pensiun pekerja.

Dalam sidang komite, senator Demokrat mengajukan sejumlah amendemen untuk memperketat pengawasan dan perlindungan konsumen. Namun seluruh usulan itu ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat prosedural oleh pimpinan sidang.

DPR AS sebelumnya telah meloloskan versi berbeda dari regulasi serupa pada tahun lalu. Karena itu, kedua lembaga legislatif masih harus menyelaraskan isi aturan sebelum RUU dapat disahkan sepenuhnya.(DH)