WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemerintah federal memperbarui kerangka regulasi guna mengintegrasikan aset digital dan teknologi inovatif ke dalam sistem pembayaran serta layanan keuangan tradisional.

Seperti dikutip Coindesk, keputusan itu dilakukan melalui perintah eksekutif yang ditandatangani pada Selasa (20/5).

Dalam dokumen tersebut, pemerintah AS menegaskan pentingnya mendorong layanan teknologi finansial agar terhubung dengan infrastruktur pembayaran dan sistem keuangan yang sudah ada.

"Karena itu, kebijakan Amerika Serikat adalah menyederhanakan proses regulasi, mengurangi hambatan masuk yang tidak diperlukan, dan mendorong kolaborasi antara perusahaan fintech, lembaga keuangan yang diatur federal, serta regulator keuangan federal," tulis perintah tersebut.

Trump juga meminta pimpinan regulator keuangan meninjau aturan yang berlaku dalam tiga bulan ke depan dan mengidentifikasi regulasi maupun dokumen yang dinilai menghambat perusahaan fintech menjalin kemitraan dengan institusi keuangan yang diawasi pemerintah federal.

Dalam enam bulan, regulator diminta mengambil langkah untuk mendorong inovasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Salah satu poin utama perintah itu adalah meminta Dewan Gubernur Federal Reserve meninjau mekanisme pemberian akses rekening pembayaran dan layanan pembayaran bagi lembaga penyimpanan tanpa asuransi serta perusahaan keuangan non-bank.

Kajian tersebut juga meminta 12 bank Federal Reserve mengevaluasi apakah mereka dapat bertindak independen dari dewan gubernur dalam memberikan akses rekening pembayaran.

Kebijakan ini dinilai berpotensi menguntungkan lembaga penyimpanan tujuan khusus atau special purpose depository institutions (SPDI) di Wyoming dan entitas serupa.

Federal Reserve Bank of Kansas sebelumnya telah memberikan akses terbatas rekening utama atau master account kepada bursa kripto Kraken yang berstatus SPDI di Wyoming. Federal Reserve sendiri tengah menyiapkan skema master account yang lebih formal dan pada Desember lalu telah menerbitkan proposal untuk membuka akses bagi sejumlah perusahaan tertentu.

Namun pada hari yang sama, Trump juga menandatangani perintah eksekutif kedua dengan arah yang berbeda: memperketat akses ke sistem keuangan Amerika

Perintah itu meminta Departemen Keuangan dan regulator keuangan mencari cara memperkuat Bank Secrecy Act guna mencegah imigran tanpa dokumen memperoleh akses ke rekening bank atau layanan pembayaran.

Aturan tersebut juga meminta Departemen Keuangan mempertimbangkan penggunaan bisnis jasa keuangan yang tidak terdaftar, pemroses pembayaran pihak ketiga, atau platform peer-to-peer yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran upah "off-the-books" guna menghindari pelaporan Bank Secrecy Act maupun kewajiban pajak.

CEO dan Presiden Independent Community Bankers of America, Rebecca Romero Rainey, mengatakan masih terdapat kesenjangan regulasi yang signifikan antara bank dan entitas non-bank.

Ia menegaskan pejabat Federal Reserve harus menyadari bahwa bank-bank Federal Reserve tetap memiliki kewenangan berdasarkan hukum federal untuk menyetujui atau menolak akses master account bagi SPDI, penerbit stablecoin, maupun entitas terkait kripto lainnya. (DK)