JAKARTA - Rencana pemerintah Indonesia memusatkan ekspor minyak sawit melalui lembaga negara memicu kekhawatiran pelaku industri global terhadap potensi gangguan pasokan dan lonjakan volatilitas harga minyak nabati dunia.

Seperti dikutip Reuters, Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya mengumumkan pemerintah akan mewajibkan ekspor sawit, batu bara, dan feronikel dilakukan melalui badan khusus negara. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi memperketat kontrol sumber daya alam sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Indonesia saat ini menyumbang lebih dari separuh ekspor minyak sawit global. Setiap kebijakan pembatasan ekspor dari Indonesia selama ini terbukti mampu mengerek harga minyak sawit dunia, termasuk minyak kedelai dan minyak bunga matahari sebagai produk substitusi.

Pasar sawit global sendiri tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya permintaan biodiesel dan dampak cuaca kering El Nino terhadap produksi. Setelah pengumuman pemerintah Indonesia, kontrak berjangka minyak sawit Malaysia sempat melonjak sekitar 2% sebelum kembali melemah tipis.

"Pasar minyak sawit sedang berupaya menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah," kata Wakil Presiden Patanjali Foods, Aashish Acharya. "Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar."

Pelaku industri menilai sentralisasi ekspor berpotensi mengubah struktur perdagangan sawit Indonesia dengan memusatkan kekuatan penentuan harga pada entitas yang terafiliasi negara.

“Mekanisme ekspor terpusat dapat melemahkan ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini dengan memusatkan kekuatan penetapan harga dalam entitas yang terkait dengan negara,” ujar mantan Kepala Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, M.R. Chandran.

 “Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian pasar, mengurangi transparansi, dan memperkenalkan pengaruh politik yang lebih besar ke dalam arus perdagangan komersial.”

Menurut Chandran, kondisi tersebut justru dapat menguntungkan Malaysia sebagai produsen sawit terbesar kedua dunia karena pembeli global kemungkinan mencari pasokan dari negara dengan kebijakan yang lebih stabil.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono juga mengingatkan hubungan dagang yang selama ini terjalin dengan pembeli internasional bisa terganggu apabila sentralisasi ekspor dilakukan tanpa pengelolaan matang.

Kekhawatiran serupa datang dari kelompok petani sawit. Perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit (POPSI) Mansuetus Darto menilai jutaan petani kecil berpotensi kehilangan daya tawar jika akses pasar dikendalikan satu pintu.

"Ketika jumlah pembeli menyusut dan akses pasar dikendalikan oleh satu pihak, daya tawar petani secara otomatis menurun," kata Darto. "Dalam situasi seperti itu, petani akan semakin menjadi penerima harga."

Di tengah rencana tersebut, pemerintah juga terus memperketat pengawasan perkebunan sawit ilegal dan telah menyerahkan 4,12 juta hektare lahan kepada perusahaan pelat merah Agrinas Palma Nusantara.(DH)