JAKARTA – Gedung Putih mengonfirmasi bahwa seorang komandan puncak Angkatan Laut AS memerintahkan serangan militer kedua terhadap sebuah kapal yang diduga terkait penyelundupan narkoba milik Venezuela.

“Admiral (Frank) Bradley bekerja sesuai wewenang dan hukum yang berlaku,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, Senin, dikutip bbc.com (02/12).

Leavitt menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengesahkan serangan tersebut, namun membantah laporan yang menyebut adanya perintah untuk membunuh semua orang di kapal. Serangan kedua dilakukan setelah dua orang selamat dari ledakan pertama dan masih berada di kapal yang terbakar.

Kedua partai di Kongres AS menyatakan keprihatinan dan berjanji akan meninjau serangan ini secara menyeluruh.

“Presiden (Donald) Trump dan Menteri Hegseth telah menegaskan bahwa kelompok narco-teroris yang ditunjuk presiden berhak menjadi target mematikan sesuai hukum perang,” kata Leavitt. “Presiden memiliki hak untuk menindak mereka jika mereka mengancam Amerika Serikat.”

Media AS sebelumnya melaporkan bahwa Hegseth memerintahkan agar semua orang di kapal dibunuh pada serangan 2 September, memicu kekhawatiran mengenai legalitas operasi militer AS di Karibia.

Sejak awal September, lebih dari 80 orang telah tewas dalam serangkaian serangan terhadap kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di perairan internasional dekat Venezuela dan Kolombia. Artinya, rangkaian serangan tersebut sudah berlangsung, bukan baru akan dilakukan.

Hegseth menyatakan bahwa “tujuan yang dinyatakan adalah menghentikan narkoba mematikan, menghancurkan kapal narkoba, dan membunuh narco-teroris yang meracuni rakyat Amerika.” Ia juga menepis laporan media sebagai “dibuat-buat, provokatif, dan merendahkan.”

Presiden Trump menyatakan kepercayaan penuh pada menterinya. Kongres, melalui Komite Layanan Bersenjata Senat dan DPR, akan melakukan investigasi menyeluruh, termasuk wawancara dengan komandan operasi serta akses ke rekaman audio dan video terkait perintah yang dikeluarkan.

Kepala Staf Gabungan mengatakan diskusi dengan Kongres akan berfokus pada “niat dan legalitas misi untuk mengganggu jaringan perdagangan ilegal,” serta menegaskan kepercayaan penuh pada para komandan militer di semua tingkatan. (DH)