JAKARTA -- Rencana Indonesia untuk sentralisasi ekspor ekspor batu bara melalui perusahaan negara PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI)  telah mengguncang para pedagang dan perusahaan tambang, terkait kelayakannya, pada saat gangguan pasokan gas alam cair (LNG) akibat perang Iran justru meningkatkan permintaan batu bara.

Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu mengumumkan bahwa ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy harus dilakukan melalui perusahaan negara DSI, dalam langkah untuk meningkatkan pendapatan dan menstabilkan mata uang rupiah, meskipun kebijakan ini memicu kekhawatiran investor.

Indonesia, seperti dikutip Reuters, Sabtu (22/5/26), menyumbang sekitar setengah dari perdagangan global batu bara untuk pembangkit listrik, pasokan yang tidak bisa dengan mudah dikurangi di Asia, sementara pembangkit listrik di Jepang dan Korea Selatan beralih ke batu bara untuk menutupi kekurangan pasokan LNG.

Namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

“Kami menanyakan tentang status kontrak, para pedagang, dan seperti apa sistemnya nanti. Kami masih menunggu karena ada banyak detail yang belum kami ketahui,” kata Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia.

“Rantai nilai kami sangat luas. Kami perlu memahami terlebih dahulu di mana posisi DSI.

Ramli Ahmad, direktur utama perusahaan tambang PT Ombilin Energi, mengatakan belum jelas bagaimana masalah harga dan risiko logistik akan dinilai.

“Yang juga belum jelas adalah apakah para penambang akan dibayar dalam dolar AS atau rupiah, terutama karena rupiah sedang sangat fluktuatif,” katanya.

Indonesia telah mengeluarkan aturan terpisah yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menyimpan 100% pendapatan devisa mereka di bank negara, mulai 1 Juni 2026.

Di bawah kebijakan baru ini, bisnis akan tetap berjalan seperti biasa selama masa transisi hingga tiga bulan, dengan semua transaksi diawasi oleh DSI.

Piero Marzi, pedagang batu bara berbasis di Vietnam dari Coeclerici, mengatakan kontrol ekspor dapat menaikkan harga bagi importir dan berpotensi mengganggu sebagian pengiriman dalam jangka pendek.

Vasudev Pamnani, Direktur di iEnergy Natural Resources, perusahaan perdagangan batu bara berbasis di India, mengatakan ada ketidakpastian mengenai kontrak jangka panjang yang sudah ada dengan eksportir Indonesia.

Dana kekayaan negara Indonesia, yang mengawasi DSI, mengatakan akan menghormati kontrak ekspor yang sudah ada, tetapi dapat menegosiasi ulang harga yang sebelumnya ditetapkan di bawah harga acuan global.

“Selama aturan belum benar-benar dikunci dan diterapkan secara konsisten, pasar akan kesulitan untuk menghitung atau merencanakan dampaknya,” kata Pamnani.

Asosiasi Industri Sambut Baik

Terkait dengan rencana sentralisasi ekspor ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa asosiasi industri menyambut baik pembentukan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didedikasikan untuk ekspor sumber daya alam.

“Responsnya positif. Asosiasi memahami langkah kami dan sedang mempersiapkan implementasinya,” ujarnya kepada pers di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Jumat, seperti dikutip dari Antara.

Meski mendukung kebijakan tersebut, pelaku industri meminta pemerintah memastikan transparansi dalam struktur perusahaan ekspor yang akan beroperasi di bawah dana kekayaan negara Indonesia, Danantara.

“Yang mereka minta adalah transparansi dan kejelasan terkait BUMN tersebut,” kata Hartarto.

Namun, Airlangga menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana kantor DSI maupun memberikan komentar tambahan terkait penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai direktur utama perusahaan baru tersebut. “Kami tidak memberikan komentar, tetapi kami berharap segera terbentuk manajemen yang solid.” (YS)