TEHERAN – Saat negosiasi terkait perang Iran berada di ujung tanduk, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi, komandan Iran yang masuk daftar buronan Interpol dan dikenai sanksi Amerika Serikat, muncul sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam menentukan langkah Teheran berikutnya.

Seperti dikutip CNN, Sabtu (23/05), Vahidi mengambil alih posisi Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) setelah pendahulunya, Mohammad Pakpour, tewas dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari yang menandai hari pertama perang.

Vahidi dikenal sebagai tokoh garis keras yang menolak kompromi dengan Washington.

Ia dikenai sanksi AS atas penindakan terhadap protes domestik dan diburu Interpol terkait dugaan keterlibatan dalam pengeboman pusat komunitas Yahudi di Buenos Aires, Argentina, pada 1994 yang menewaskan 85 orang.

Para analis menilai kenaikan Vahidi menunjukkan upaya AS dan Israel melumpuhkan elite militer Iran tidak menghasilkan kepemimpinan yang lebih moderat.

Di bawah pengaruh Vahidi, IRGC disebut memperketat kontrol terhadap jalur strategis minyak dunia, sementara tuntutan Iran terhadap AS dinilai semakin keras dibanding putaran negosiasi sebelumnya.

Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, Ali Vaez, mengatakan: "Dia berpengaruh, tapi bagian dari sebuah sistem. Keputusan dibuat secara konsensual dan Vahidi memiliki suara yang sangat keras."

Pandangan serupa disampaikan mantan pejabat intelijen militer Israel, Danny Citrinowicz, yang menyebut Vahidi sebagai figur "radikal" dan "sangat dominan" dalam struktur kekuasaan Iran.

"Anda tidak dapat menyetujui sesuatu tanpa melewatinya," kata Citrinowicz. "Dia termasuk orang yang mengatakan jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, jika Trump ingin kembali berperang, selamat datang."

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington hampir kembali menyerang Iran minggu ini. Trump menyebut AS masih membuka ruang negosiasi, namun memperingatkan bahwa "waktu terus berjalan."

“Kita berada di tahap akhir Iran. Kita lihat apa yang terjadi. Kita akan memiliki kesepakatan atau melakukan beberapa hal yang sedikit buruk,” ujar Trump kepada wartawan pada Rabu pagi.

Menanggapi ancaman tersebut, Vahidi memperingatkan bahwa agresi tambahan terhadap Iran akan memicu eskalasi yang melampaui konflik regional terbatas.

Di tengah memanasnya situasi, Vahidi justru jarang tampil di depan publik.

Media Iran bahkan membantah foto pertemuannya dengan menteri dalam negeri Pakistan yang sempat beredar luas, dengan menyebut gambar tersebut berasal dari tahun 2024.

Para pengamat menilai Vahidi lebih banyak memainkan peran dari balik layar, sementara figur publik seperti ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan menteri luar negeri Abbas Araghchi menjadi wajah resmi diplomasi Iran.

Iran sejauh ini menolak proposal yang dianggap menyerupai kapitulasi. Menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, proposal terbaru Teheran tidak menawarkan konsesi besar, terutama terkait isu pengayaan nuklir yang tetap menjadi sumber utama kebuntuan.

Pada April lalu, lembaga pemikir Institute for the Study of War (ISW) di Washington menyebut kesiapan Vahidi menghentikan pembicaraan AS-Iran menunjukkan Iran siap melanjutkan perang jika diperlukan.

Lahir di Shiraz pada 1958, Vahidi merupakan figur lama IRGC yang dibentuk oleh pengalaman perang Iran-Irak dan konflik berkepanjangan dengan Barat.

Ia pernah menjabat sebagai komandan pertama Pasukan Quds, Wakil Kepala IRGC,  Menteri Pertahanan, hingga Menteri Dalam Negeri Iran.

Namanya kembali menjadi sorotan internasional pada 2022 setelah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS atas keterlibatannya dalam penindakan protes menyusul kematian Mahsa Amini.

Departemen Keuangan AS menyebut Vahidi mendukung tindakan keras aparat terhadap perempuan yang dianggap melanggar aturan hijab.

Dengan rekam jejak panjang konflik dan status buronan internasional, para analis menilai Vahidi kini menjadi salah satu tokoh paling menentukan dalam arah kebijakan Iran di tengah meningkatnya ancaman perang baru di Timur Tengah. (SF)