Imbal hasil obligasi naik, Trump hadapi tekanan besar
Senin, 25 Mei 2026
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tekanan besar dari pasar obligasi di tengah upayanya menjalankan kebijakan perang sekaligus menjaga stabilitas ekonomi AS.
Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS menunjukkan kekhawatiran investor terhadap dampak jangka panjang konflik dengan Iran.
Seperti dikutip Reuters, Trump mengatakan Washington dan Iran terus menunjukkan kemajuan menuju kesepakatan damai dalam perang yang telah berlangsung selama tiga bulan.
Namun, investor obligasi masih meragukan tercapainya kesepakatan dan khawatir konflik akan memicu inflasi berkepanjangan serta lonjakan harga energi.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun melonjak hingga di atas 4,5% dalam beberapa pekan terakhir.
Kenaikan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya pinjaman di berbagai sektor, termasuk kredit perumahan, kartu kredit, dan pinjaman bisnis.
Di saat yang sama, pejabat Federal Reserve mulai mempertimbangkan kemungkinan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, bertolak belakang dengan dorongan Trump yang menginginkan penurunan suku bunga.
Kekhawatiran juga muncul di kalangan Partai Republik terkait rencana belanja pemerintah menjelang pemilu paruh waktu AS, yang akan menentukan kendali atas DPR dan Senat.
Kepala strategi suku bunga AS di AmeriVet Securities, Greg Faranello, menilai pasar mulai memberi tekanan nyata kepada pemerintahan Trump. Menurutnya, kenaikan imbal hasil obligasi berpotensi menekan sektor perumahan karena mendorong suku bunga kredit rumah semakin tinggi.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Gedung Putih menyebut lonjakan imbal hasil hanya bersifat sementara dan dipicu gejolak energi akibat perang Iran.
Namun, sejumlah pejabat Gedung Putih disebut khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar dan arah pasar obligasi.
Pada Rabu, imbal hasil obligasi AS sempat turun setelah Trump menyatakan negosiasi damai dengan Iran memasuki tahap akhir.
Sebelumnya, obligasi tenor 10 tahun sempat menyentuh 4,69%, level tertinggi sejak Januari 2025, sebelum turun ke sekitar 4,56%.
Analis menilai kenaikan biaya pinjaman yang berkepanjangan dapat melemahkan permintaan sektor perumahan, mengurangi belanja konsumen, dan bahkan memicu resesi menjelang pemilu November mendatang.
Meski demikian, sejumlah pelaku pasar menilai kondisi belum mengkhawatirkan karena kenaikan imbal hasil lebih dipicu pertumbuhan ekonomi yang masih kuat dan inflasi yang bertahan tinggi, bukan akibat hilangnya kepercayaan terhadap utang pemerintah AS.
Pasar saham dan kredit sejauh ini juga masih mampu bertahan di tengah kenaikan suku bunga. (DK)