JAKARTA - Produsen batu bara Geo Energy Resources pada Senin (25/5) menyatakan masih menunggu “kejelasan lebih lanjut” terkait rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan pengendalian ekspor komoditas.Perseroan menilai masih diperlukan rincian lebih detail mengenai kerangka implementasi, proses administrasi, serta persyaratan dokumentasi atas kebijakan tersebut yang ditujukan untuk memperkuat sektor sumber daya utama dan meningkatkan efisiensi regulasi.Seperti dikutip TheBusinessTimes, Direksi Geo Energy juga berpandangan bahwa masa transisi kebijakan ini kemungkinan memerlukan waktu hingga dapat diterapkan sepenuhnya, seiring penyempurnaan aturan dan pelaksanaannya di berbagai instansi serta pemangku kepentingan industri.Meski demikian, Geo Energy menegaskan kegiatan produksi, logistik, hubungan pelanggan, dan aktivitas ekspor saat ini masih berjalan normal dengan fundamental bisnis yang tetap kuat.Perusahaan menyebut belum menerima komunikasi maupun arahan resmi terkait kebijakan tersebut dan akan terus memantau perkembangan sambil berkoordinasi dengan otoritas serta pihak terkait.Geo Energy menambahkan akan menyampaikan pengumuman lebih lanjut apabila terdapat perkembangan baru terkait isu tersebut.

Geo Energy Resources Limited adalah perusahaan batu bara terintegrasi yang tercatat di Bursa Efek Singapura dengan kode saham RE4 dan berkantor pusat di Singapura.

Perusahaan ini didirikan oleh kelompok pengusaha Indonesia dan hingga kini tetap dikendalikan oleh pemegang saham asal Indonesia, dengan Charles Antonny Melati sebagai salah satu figur sentralnya.

Mayoritas aset operasional dan produksi perusahaan berada di Indonesia, terutama melalui sejumlah konsesi tambang aktif di Kalimantan dan Sumatera Selatan.

Dalam upaya memperluas basis cadangan dan produksi domestiknya, Geo Energy melakukan transformasi strategis pada akhir 2023 melalui akuisisi PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) dari Grup Rajawali. Transaksi tersebut dilanjutkan dengan mandatory tender offer sehingga Geo Energy menguasai sekitar 73,11% saham mayoritas SMMT.

Langkah ini secara otomatis memberikan kendali atas PT Triaryani, pemilik cadangan batu bara kalori rendah dalam jumlah besar di Sumatera Selatan. Akuisisi tersebut memperkuat posisi Geo Energy dalam industri batu bara Indonesia, baik dari sisi cadangan, produksi, maupun integrasi rantai pasok energi.

Tantangan Besar

Menurut analis politik Reformasi Information Services, Kevin O'Rourke, pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan besar karena perdagangan komoditas Indonesia selama ini bergantung pada jaringan pedagang dan pembiayaan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

“Ada seluruh ekosistem hubungan manusia. Ini bukan sesuatu yang bisa diubah secara cepat dalam waktu singkat,” ujarnya.

Ia menyoroti jaringan perdagangan yang melibatkan perusahaan multinasional seperti Trafigura hingga pedagang lokal kecil yang selama ini menopang distribusi komoditas Indonesia.

Kekhawatiran terbesar muncul di sektor batu bara, khususnya terkait pembiayaan bagi penambang kecil.

Selama ini, pedagang komoditas memperoleh pendanaan dari bank internasional untuk membiayai operasi penambang kecil dengan skema pengiriman batu bara di masa mendatang.

Pelaku pasar mempertanyakan kemampuan Danantara menggantikan sistem pembiayaan tersebut.

Enam produsen besar, termasuk PT Bayan Resources dan PT Adaro Andalan Indonesia, memang menguasai hampir separuh produksi nasional.

Namun sebagian besar sisanya berasal dari ratusan perusahaan kecil dengan akses pembiayaan terbatas.

Kekhawatiran juga datang dari pembeli utama di China.

Sejumlah perusahaan perdagangan dan investor China, termasuk Xiang Guangda dari Tsingshan Holding Group, disebut khawatir kontrak jangka panjang mereka terganggu akibat kebijakan baru tersebut.

Kondisi serupa dinilai berpotensi terjadi di sektor minyak sawit yang selama ini didominasi perusahaan besar seperti Wilmar International dan Musim Mas.

Sebagian pelaku pasar bahkan dilaporkan mulai mundur dari tender pembelian komoditas Indonesia karena khawatir pembatasan baru dapat memperlambat pengiriman dan meningkatkan biaya logistik.

Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai proses transisi tersebut tidak akan berjalan mulus.

“Pasti akan menjadi jalan bergelombang bagi semua orang, termasuk pemerintah,” ujarnya. (SF/DK)