WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pada hari Senin (25/5/26) bahwa Qatar, Pakistan, Mesir, Yordania, dan Turki seharusnya diwajibkan bergabung secara massal dengan platform Abraham Accords sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan dengan Iran.

Sebelumnya, seperti dikutip Reuters, Trump mengatakan bahwa pada hari Sabtu telah berbicara dengan para pemimpin negara-negara tersebut, serta Arab Saudi dan Bahrain yang sudah menandatangani Abraham Accords, serangkaian perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

"Saya menyatakan bahwa, setelah semua pekerjaan yang dilakukan Amerika untuk mencoba menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya menjadi kewajiban bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, untuk menandatangani Abraham Accords," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social pada hari Senin.

Ia menambahkan bahwa negara-negara tersebut akan merasa terhormat jika Iran pun menjadi bagian dari kesepakatan itu setelah tercapai perjanjian untuk mengakhiri perang.

Trump juga menyebut bahwa negosiasi dengan Iran "berjalan dengan baik," namun tidak memberikan indikasi bahwa kesepakatan sudah dekat.

Apa Itu Abraham Accords?

Ini bukan pertama kalinya Trump menyebut Abraham Accords — tetapi baru kali inilah, sejak pecahnya perang Iran pada 28 Februari 2026 lalu, nama accord itu kembali disebut dalam konteks negosiasi besar.

Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab dan Muslim yang ditandatangani pada masa jabatan pertama Trump, September 2020.

Peserta awalnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Namanya diambil dari Nabi Ibrahim , leluhur spiritual bersama dalam tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen, sebagai simbol rekonsiliasi lintas iman.

Secara historis, Abraham Accords merupakan terobosan karena selama puluhan tahun dunia Arab menolak menormalisasi hubungan dengan Israel selama isu Palestina belum terselesaikan, sebuah prinsip yang dikenal sebagai Resolusi Khartoum 1967.

Abraham Accords membalikkan prinsip itu: normalisasi bisa berjalan lebih dulu, terpisah dari nasib negara Palestina.

Bagi Trump, perjanjian itu adalah mahkota diplomatik masa jabatan pertamanya, dan ia telah mendorong perluasannya sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025.

November lalu, Kazakhstan menjadi negara pertama yang bergabung di masa jabatan kedua Trump, meski para pengamat mencatat bahwa Kazakhstan sejatinya telah mengakui Israel sejak 1992, sehingga nilai simbolisnya lebih besar dari substansinya.

Kini Trump ingin melompat jauh lebih ambisius: membawa masuk Qatar, Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan, negara-negara dengan populasi Muslim besar dan konstituen domestik yang selama ini justru paling keras menolak normalisasi dengan Israel.

Turki misalnya, Presiden Erdoğan telah membangun identitas politik bertahun-tahun di atas retorika pro-Palestina, sementara Pakistan tidak pernah sekalipun mengakui Israel secara resmi sejak berdiri pada 1947.

Apa Reaksi Pemimpin Kawasan?

Pertanyaan yang lebih menarik bukan soal ajakan Trump, melainkan mengapa sekarang, dan mengapa dikaitkan dengan negosiasi Iran.

Menurut Times of Israel, dalam unggahan panjangnya di Truth Social hari Senin itu, Trump sama sekali tidak menyebut nama Israel, sesuatu yang mencolok dalam pernyataan yang secara eksplisit membahas normalisasi dengan Israel.

Selain itu, Times of Israel juga mencatat ambiguitas mendasar: tidak jelas apakah Trump merujuk pada aksesi formal ke Abraham Accords yang sudah ada, atau sedang membayangkan sebuah framework politik yang jauh lebih luas.

Yang terjadi di balik layar, menurut media Timur Tengah Al Bawaba, adalah bagaimana reaksi pemimpin para pemimpin negara di kawasan saat Trump menyampaikan gagasan itu dalam conference call Sabtu lalu.

Reaksi dari MBS (Mohammed bin Salman Al Saud,  Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi), Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri Qatar, dan PM Pakistan Mian Muhammad Shehbaz Sharif, adalah... h e n I n g.

Trump dilaporkan sampai bercanda menanyakan apakah mereka masih tersambung di telepon.

Selai itu, Trump juga memberi sinyal yang terdengar seperti ultimatum: "Should start with the immediate signing by Saudi Arabia and Qatar, and everybody else should follow suit. If they don't, they should not be part of this deal, it shows bad intention."

Senator Lindsey Graham langsung memperkuat tekanan itu, memperingatkan bahwa penolakan dari Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan bisa membawa "severe repercussions for future relations." (YS/MT)