WASHINGTON – Sekitar US$20,6 miliar pengembalian tarif sedang dalam proses penyaluran kepada importir yang berhasil mengajukan klaim melalui portal daring baru yang dikembangkan US Customs and Border Protection (CBP), menurut pernyataan lembaga tersebut dalam dokumen pengadilan pada Selasa.

Namun, laporan terbaru pemerintah kepada US Court of International Trade juga mengungkap adanya kesalahan signifikan dalam laporan sebelumnya terkait nilai klaim refund yang sedang diproses. 

Seperti dikutip Bloomberg, angka yang sebelumnya dilaporkan jauh lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.

Dua minggu sebelumnya, pejabat perdagangan AS menyebut lebih dari US$35,5 miliar klaim refund sedang diproses. 

Namun, pejabat CBP Brandon Lord menyatakan angka tersebut “terlalu tinggi sekitar US$10 miliar” akibat kesalahan dalam pengambilan data. Nilai yang lebih akurat disebut mendekati US$25 miliar.

Lord menegaskan kesalahan tersebut bukan berasal dari proses pengembalian dana atau sistem CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), melainkan dari kesalahan teknis dalam query data yang digunakan untuk menghitung angka.

Ia menyebut sekitar US$85 miliar klaim potensial dan yang telah disertifikasi telah masuk dalam sistem CAPE hingga 22 Mei. 

Dari jumlah tersebut, US$20,6 miliar merupakan tahap akhir yang siap atau sedang disalurkan kepada importir, termasuk bunga dan nilai pokok tarif, meski tidak dirinci komposisinya.

CBP sendiri tengah memproses pengembalian dana kepada importir yang sebelumnya membayar sekitar US$166 miliar dari lebih 53 juta entri impor. 

Proses ini berada di bawah pengawasan US Court of International Trade yang meminta pembaruan berkala.

Dalam laporan terbaru, hampir 16 juta entri dengan bea masuk berdasarkan International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) telah diproses dalam tahap awal, sementara 8,5 juta di antaranya telah dihitung ulang tanpa tarif dan disetujui untuk pengembalian.

CBP juga mencatat lebih dari 4.000 pembayaran refund gabungan belum dikirim ke Departemen Keuangan karena sebagian importir belum mengaktifkan sistem pembayaran digital. (DK)