JAKARTA - Presiden Venezuela Nicolás Maduro menolak tawaran Presiden AS Donald Trump untuk mundur dengan imunitas hukum dan tetap berada di negaranya.

Dikutip mercopress.com (02/12), tawaran itu muncul dalam percakapan telepon pribadi pada 21 Novembe. Maduro menolak mundur tanpa syarat.

Ia meminta amnesti penuh bagi dirinya dan keluarganya, pencabutan sanksi AS terhadap lebih dari 100 pejabat Venezuela, serta penghentian kasusnya di Mahkamah Pidana Internasional. Maduro mensyaratkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez memimpin pemerintahan sementara sampai pemilu baru digelar. Namun Washington menolak syarat Maduro dan menetapkan tenggat waktu yang kini telah berakhir.

Berbicara di Caracas, Maduro menegaskan kesetiaannya kepada rakyat Venezuela, mengatakan: “Kekuatan nasional didasarkan pada kekuatan besar rakyatnya, kesadaran mereka, institusi mereka, senjata mereka, dan keputusan mereka untuk membangun tanah air ini.”

Ia menambahkan, negaranya menginginkan damai dengan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan, menolak dijadikan “koloni” atau “budak.”

Dalam pidato yang lain, Maduro bersumpah, “Yakinlah bahwa, sebagaimana saya bersumpah di hadapan tubuh Komandan Agung dan Abadi Hugo Chávez, sebelum mengucapkan selamat tinggal kepadanya, kesetiaan absolut, saya bersumpah kesetiaan absolut melampaui zaman yang dapat kita jalani dalam cerita indah dan heroik ini.”

Pemerintahan Trump, yang tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah, mengonfirmasi percakapan tersebut tanpa memberikan rincian.

AS juga meningkatkan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$50 juta. Meski ketegangan meningkat, negosiasi keluar bagi Maduro masih dimungkinkan, dan rezimnya meminta panggilan lanjutan dengan Trump.

Ketegangan yang meningkat telah memaksa beberapa maskapai internasional menghentikan operasi di Venezuela, seiring peringatan AS agar “berhati-hati ekstrem” saat terbang di wilayah udara negara itu. (DH)