BERLIN - Jerman dan Spanyol disebut memimpin penolakan terhadap rencana Komisi Eropa untuk melarang pemasok teknologi China dari jaringan telekomunikasi sebagai bagian dari aturan keamanan siber baru, menurut sumber yang mengetahui negosiasi tersebut.

Seperti dikutip Bloomberg, pejabat dari kedua negara menilai keputusan terkait infrastruktur sebaiknya tetap berada di tingkat nasional. 

Mereka juga khawatir bahwa pelarangan produk dari Huawei Technologies Co. dan pemasok China lainnya di tingkat Uni Eropa dapat memicu tindakan balasan dari Beijing. Selain itu, larangan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) di kawasan tersebut.

Komisi Eropa sebelumnya telah menetapkan Huawei dan ZTE Corp. sebagai “pemasok berisiko tinggi” untuk jaringan telekomunikasi, serta mendorong negara anggota untuk tidak menggunakan keduanya dalam infrastruktur konektivitas. 

Meski keputusan infrastruktur berada di tangan pemerintah nasional, Komisi berupaya memperkuat pengawasan melalui revisi Cybersecurity Act. 

Perubahan ini akan memperluas penilaian risiko hingga mencakup pengaruh negara asing dan ketergantungan pada pemasok tertentu, serta berpotensi membuat rekomendasi Komisi menjadi mengikat di seluruh Uni Eropa.

Negara-negara Eropa sendiri berada di posisi sulit di tengah persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China, dengan kebutuhan menyeimbangkan hubungan dagang sekaligus keamanan infrastruktur strategis. 

Jerman, misalnya, meski sebelumnya kritis terhadap ketergantungan pada China, kini juga menunjukkan upaya mempererat kembali hubungan ekonomi dengan Beijing. 

Uni Eropa juga dilaporkan mempertimbangkan pelonggaran sementara sanksi terhadap pemasok chip China demi mendukung rantai pasok otomotif.

Selama beberapa tahun terakhir, pejabat dan pakar keamanan di Eropa dan AS mengkhawatirkan potensi “backdoor” dalam perangkat telekomunikasi China yang dapat memungkinkan akses tidak sah ke data pengguna. 

Namun Huawei dan ZTE membantah tuduhan tersebut, dengan Huawei menyebut kebijakan pelarangan berdasarkan asal negara sebagai pelanggaran prinsip hukum Uni Eropa.

Komisi Eropa menolak berkomentar terkait posisi masing-masing negara, tetapi menegaskan bahwa Eropa tidak boleh membiarkan jaringan strategisnya bergantung pada pemasok berisiko tinggi. 

Komisi memperkirakan operator seluler perlu menghabiskan antara €3,4 miliar hingga €4,3 miliar dalam tiga tahun untuk mengganti teknologi tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Jerman menyebut pembahasan Cybersecurity Act masih berlangsung, sementara Spanyol menyatakan mendukung revisi aturan tersebut tetapi menekankan bahwa negara anggota harus tetap memiliki peran dalam menilai risiko pemasok.

Di sisi lain, Spanyol semakin vokal mendukung keterlibatan China dalam kebijakan Uni Eropa, dengan Perdana Menteri Pedro Sánchez beberapa kali mengunjungi Beijing dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong investasi di sektor kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Pemerintah Jerman sendiri terbagi dalam sikap, meski pada 2024 telah menyepakati rencana untuk menghapus komponen Huawei dan ZTE dari jaringan inti 5G nasional pada akhir tahun ini. 

Namun sebagian pejabat menilai langkah pembatasan lebih luas terhadap China dapat menjadi “bom politik”.

Menteri Ekonomi Jerman Katherina Reiche menegaskan bahwa Uni Eropa harus memastikan kebijakan perdagangan dengan China tidak merugikan ekspor Eropa, sambil tetap menanggapi praktik persaingan yang dianggap tidak adil. (DK)