AMSTERDAM - Belanda memblokir upaya perusahaan asal AS, Kyndryl, untuk mengakuisisi perusahaan cloud lokal Solvinity karena dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap kepentingan publik dan keamanan digital nasional.

Pemerintah Belanda melalui Menteri Negara untuk Ekonomi Digital Willemijn Aerdts mengonfirmasi larangan tersebut setelah dilakukan peninjauan oleh Investment Screening Bureau (BTI), lembaga yang bertugas mengawasi akuisisi di sektor infrastruktur digital strategis.

Seperti dikutip TECHSPOT, Kyndryl sebelumnya mengumumkan rencana pembelian Solvinity pada November 2025 untuk memperluas layanan cloud dan sistem enterprise penting. 

Namun, Solvinity diketahui mengelola platform cloud aman yang mendukung berbagai sistem digital vital di Belanda, termasuk DigiD.

DigiD merupakan platform autentikasi digital yang digunakan warga Belanda untuk mengakses layanan publik penting, mulai dari layanan kesehatan hingga administrasi perumahan. 

Pemerintah khawatir akuisisi tersebut dapat mengurangi kontrol Belanda terhadap bagian penting ekosistem cloud domestiknya.

Pemerintah menegaskan keputusan itu bukan ditujukan khusus terhadap perusahaan AS, melainkan berdasarkan penilaian risiko keamanan nasional dan kepentingan publik.

Meski demikian, Kyndryl menyatakan sangat kecewa terhadap keputusan tersebut dan menilai pemerintah Belanda telah mempolitisasi transaksi yang menurut mereka akan menguntungkan pelanggan Solvinity dan warga Belanda.

Kasus ini dipandang sebagai sinyal meningkatnya dorongan Eropa untuk memperkuat “kedaulatan teknologi” dan mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan teknologi besar asing.

Uni Eropa sendiri disebut sedang menyiapkan paket kebijakan baru bernama “Tech Sovereignty Package” yang bertujuan memperkuat penyedia cloud lokal dan memperketat aturan bagi perusahaan teknologi asing seperti Microsoft dan Google, terutama terkait pengelolaan data sensitif warga Eropa di bawah aturan GDPR. (DK)