JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan laporan keuangan lembaga tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses konsolidasi laporan keuangan badan usaha milik negara (BUMN) masih berlangsung.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penyusunan laporan keuangan Danantara membutuhkan penyelarasan data dari seluruh BUMN yang menjadi bagian dari portofolio pengelolaan lembaga tersebut.

"Tentu pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan juga ada yang banyak tanya kenapa kok laporan keuangan Danantara belum keluar. Nah ini juga perlu saya sampaikan sebagai bentuk daripada transparansi yang kami lakukan," kata Dony dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).

Menurut dia, manajemen saat ini tengah melakukan proses cleansing terhadap laporan keuangan BUMN sebelum seluruh data digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi Danantara.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada persoalan pencatatan maupun akun-akun bermasalah yang terbawa ke dalam laporan keuangan induk.

"Laporan keuangan Danantara itu adalah konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN. Nah kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan daripada BUMN. Dan ada beberapa BUMN yang belum selesai," ujarnya.

Dony mengatakan sejumlah BUMN masih menyelesaikan proses penyesuaian sehingga konsolidasi penuh belum dapat dilakukan.

Meski demikian, Danantara menargetkan seluruh proses pembersihan dan harmonisasi laporan keuangan BUMN selesai pada akhir Juni 2026. "Nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan," katanya.

Setelah proses tersebut rampung, Danantara akan menerbitkan laporan keuangan konsolidasi pertamanya kepada publik.

Laporan tersebut akan menjadi gambaran awal kondisi keuangan sovereign wealth fund yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola aset dan investasi strategis negara.

Keterlambatan publikasi laporan keuangan menjadi sorotan karena Danantara telah beroperasi sejak Februari 2025 dan mengelola aset BUMN bernilai ribuan triliun rupiah.(DH)