JAKARTA - Kebijakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menahan kenaikan harga energi melalui subsidi dinilai tidak menyelesaikan persoalan mendasar ketahanan energi Jepang.

Di tengah lonjakan harga minyak dan gas akibat gejolak Timur Tengah, pemerintah justru memperbesar belanja subsidi alih-alih mempercepat reformasi sektor energi.

Seperti dikutip Reuters, Takaichi mempertahankan program subsidi energi sebagai bagian dari janji politik untuk meredam tekanan inflasi terhadap rumah tangga. Namun langkah tersebut memicu kekhawatiran baru terhadap kondisi fiskal Jepang yang sudah terbebani utang besar.

Pelepasan cadangan minyak strategis terbesar dalam sejarah Jepang dalam beberapa pekan terakhir belum mampu menahan kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah kini menggelontorkan sekitar 300 miliar yen atau setara US$1,9 miliar setiap bulan untuk menjaga harga bensin tetap berada di kisaran 170 yen per liter.

Meningkatnya kebutuhan subsidi mendorong pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sebesar 3 triliun yen guna menutup biaya energi yang terus membengkak, termasuk bantuan tarif listrik selama musim panas.

Kebijakan tersebut juga berpotensi menekan nilai tukar yen dan memperkuat tekanan inflasi. Gubernur Bank of Japan Kazuo, Ueda, bahkan memperingatkan bahwa lonjakan harga energi jangka pendek dapat memicu inflasi yang bertahan lebih lama.

Analis menilai strategi subsidi membuat permintaan minyak dan gas tetap tinggi ketika pasokan global terganggu. Akibatnya, Jepang tetap rentan terhadap gejolak harga energi internasional karena tidak ada insentif bagi konsumen untuk mengurangi konsumsi energi fosil.

Di sisi lain, Takaichi yang selama ini dikenal sebagai pendukung energi nuklir dinilai gagal memanfaatkan momentum krisis untuk mempercepat kebangkitan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Setelah bencana Fukushima pada 2011, Jepang menutup seluruh 54 reaktor nuklirnya. Meski pemerintah mulai membuka kembali operasional reaktor sejak 2015, hingga kini hanya sekitar separuh dari 33 reaktor yang masih layak beroperasi kembali menghasilkan listrik.

Kondisi tersebut membuat Jepang tetap bergantung pada impor bahan bakar fosil yang menyumbang sekitar 80% kebutuhan energi nasional.

Kenaikan harga energi juga dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Jepang. Selama bertahun-tahun, produsen otomotif Jepang tertinggal dari pesaing asal China dalam pengembangan kendaraan listrik murni.

Penggunaan kendaraan listrik yang ditopang pasokan listrik dari pembangkit nuklir berpotensi mengurangi ketergantungan Jepang terhadap minyak dan gas impor sekaligus menekan eksposur terhadap volatilitas pasar energi global.

Sikap hati-hati pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan juga dinilai menghambat upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pembangkit nuklir tetap dianggap mampu menyediakan listrik yang lebih murah, stabil, dan rendah emisi dibanding bauran energi Jepang saat ini yang masih didominasi impor bahan bakar fosil.(DH)