JAKARTA - Pemerintah kembali menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (2/6/) dengan target indikatif sebesar Rp12 triliun. Lelang ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan APBN 2026 di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Seperti dikutip Tempo.co, berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, terdapat delapan seri SBSN yang ditawarkan, terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS).

Tiga seri SPN-S yang dilelang yakni SPNS13072026 (reopening), SPNS23112026 (reopening), dan SPNS01032027 (new issuance). Ketiganya menggunakan skema imbal hasil diskonto.

Sementara itu, seri PBS yang ditawarkan meliputi PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBS034 (reopening), PBS005 (reopening), dan PBS038 (reopening). Dari kelompok tersebut, PBS038 menawarkan tingkat imbal hasil tertinggi sebesar 6,875%, sedangkan PBS040 memberikan imbal hasil terendah sebesar 5%.

Lelang kali ini digelar setelah minat investor terhadap sukuk negara menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Pada lelang SBSN 19 Mei 2026, total penawaran yang masuk tercatat Rp18,79 triliun, turun dari Rp21,19 triliun pada lelang 5 Mei 2026.

Penurunan juga terlihat jika dibandingkan dengan lelang 21 April 2026. Saat itu, incoming bids mencapai Rp33,5 triliun dan pemerintah menyerap dana sebesar Rp15 triliun.

Sementarav itu, pemerintah menyatakan lelang SBSN bertujuan memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Dengan target indikatif Rp12 triliun, nilai penyerapan dapat ditingkatkan hingga maksimal 200% sesuai kebutuhan dan kondisi pasar.

Penerbitan surat utang tetap menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran sekaligus penutup defisit APBN 2026 yang ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun. Dalam Undang-Undang APBN Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah menetapkan target pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp832,2 triliun, meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang mencapai Rp775,9 triliun.(DH)