JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio menegaskan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak menawarkan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas pembukaan kembali Selat Hormuz.

Dalam kesaksiannya di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Selasa (2/6), Rubio mengatakan setiap pelonggaran sanksi terhadap Teheran hanya akan diberikan jika Iran bersedia menghentikan program nuklirnya.

"Saat ini, semua yang telah dibahas dengan mereka (Iran) adalah bahwa... setiap pencabutan sanksi harus berdasarkan syarat, yang berarti harus sebagai imbalan atas alasan mengapa sanksi tersebut diberlakukan sejak awal, yaitu program nuklir mereka," kata Rubio dalam sidang Senat, seperti dikutip Aawsat.

Rubio menegaskan sanksi yang dijatuhkan Washington berkaitan langsung dengan aktivitas nuklir Iran, termasuk pengayaan uranium tingkat tinggi yang selama ini menjadi perhatian negara-negara Barat.

"Iran dikenai sanksi karena mereka memiliki uranium yang diperkaya tinggi. Iran dikenai sanksi karena aktivitas nuklir mereka. Jika mereka setuju untuk menghentikan hal-hal tersebut, akan ada pencabutan sanksi yang terkait dengan komitmen dan kepatuhan mereka terhadap perjanjian tersebut," katanya.

Kesaksian tersebut menjadi penampilan publik pertama Rubio di Kongres sejak perang Iran memasuki bulan keempat. Pemerintahan Trump saat ini menghadapi tekanan politik yang meningkat terkait strategi mengakhiri konflik yang dimulai setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Selain menjabat Menteri Luar Negeri, Rubio juga merangkap sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Trump. Sejumlah senator meminta pemerintah menjelaskan peta jalan penyelesaian konflik yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Senator Jeanne Shaheen, anggota senior Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengkritik pemerintahan Trump karena dinilai tidak memberikan informasi yang memadai kepada Kongres terkait arah kebijakan perang.

"Ketika saya berbicara dengan konstituen saya, mereka meminta bantuan ekonomi di dalam negeri, bukan perubahan rezim di Havana, Caracas, atau Teheran," katanya. Shaheen juga menuding Gedung Putih berupaya menghindari pengawasan Kongres terkait operasi militer terhadap Iran.

"Sebaliknya, Anda mengirimkan pemberitahuan kewenangan perang kepada Kongres yang menyatakan bahwa kita tidak sedang dalam permusuhan aktif dengan Iran, sementara AS sedang melakukan serangan terhadap Iran, dan Iran membombardir kedutaan dan pangkalan AS di seluruh Timur Tengah. Itu bukanlah konsultasi, melainkan upaya untuk menghindari menjawab pertanyaan komite ini dan Kongres ini tentang perang ini."

Di tengah konflik yang berlarut, Trump menghadapi tekanan politik dari berbagai arah. Pemilih AS mengeluhkan kenaikan harga energi, sementara Partai Republik berharap pemerintah dapat membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz guna menekan harga bahan bakar menjelang pemilu November mendatang. Di sisi lain, kelompok garis keras di Partai Republik menolak segala bentuk konsesi terhadap Iran.

Pemerintah Iran sendiri mendorong tercapainya kesepakatan sementara yang memungkinkan akses terhadap miliaran dolar pendapatan minyak melalui pelonggaran sanksi. Namun Washington tetap menambah sanksi terhadap sejumlah entitas Iran selama perundingan berlangsung.

Rubio tidak memberikan kepastian kapan kesepakatan dapat dicapai. Ia menilai Iran berupaya membangun kekuatan militer konvensional untuk melindungi program nuklirnya.

"Yang mereka coba lakukan adalah membangun perisai konvensional dan bersembunyi di balik perisai konvensional itu," katanya.

Sementara itu, kritik terhadap perang Iran terus menguat di Kongres. Bulan lalu Senat AS meloloskan tahap awal resolusi kewenangan perang yang dapat mengakhiri konflik jika Presiden Trump tidak memperoleh persetujuan resmi dari Kongres.(DH)