JAKARTA – Stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur kini berada di bawah tekanan hebat setelah China dilaporkan melakukan pengerahan kekuatan maritim (maritime show of force) dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Laporan intelijen dan konfirmasi dari empat pejabat keamanan regional mengungkapkan bahwa Beijing telah menyebarkan armada masif yang terdiri dari lebih dari 100 kapal angkatan laut dan penjaga pantai (coast guard) di seluruh perairan strategis Asia.

Hingga Kamis pagi, meskipun jumlahnya sedikit menurun, tercatat masih ada lebih dari 90 kapal yang beroperasi aktif, sebuah manuver yang dinilai para ahli jauh melampaui skala latihan rutin tahunan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Seperti dilansir dari reuters.com (4/12), pengerahan armada ini mencakup wilayah geografis yang sangat luas, membentang dari Laut Kuning bagian selatan, melintasi Laut China Timur, hingga ke wilayah sengketa di Laut China Selatan dan menembus jauh ke Pasifik Barat. Pejabat keamanan yang mengetahui detail operasi ini menyebutkan bahwa aktivitas militer China mulai meningkat tajam setelah tanggal 14 November.

Tanggal tersebut bertepatan dengan momen diplomatik kritis ketika Beijing memanggil duta besar Jepang untuk melayangkan protes keras atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Takaichi sebelumnya mengeluarkan peringatan tegas bahwa setiap serangan China terhadap Taiwan yang demokratis dapat memicu respons militer langsung dari Tokyo, sebuah perubahan doktrin yang membuat Beijing meradang.

Selain ketegangan dengan Jepang, eskalasi ini juga dipicu oleh langkah agresif Taipei. Presiden Taiwan Lai Ching-te baru saja mengumumkan penambahan anggaran pertahanan senilai US$ 40 miliar untuk memperkuat kemampuan asimetris pulau tersebut dalam menangkal ancaman invasi. Respons China di lapangan tidak hanya berupa pengerahan jumlah kapal, tetapi juga materi latihan yang provokatif.

Sumber keamanan menyebutkan bahwa armada China, yang didukung oleh pesawat tempur, telah melakukan simulasi serangan (mock attacks) terhadap kapal-kapal asing. Lebih jauh lagi, mereka juga mempraktikkan operasi penolakan akses (access-denial operations), sebuah taktik militer yang dirancang khusus untuk mencegah pasukan eksternal seperti Amerika Serikat atau sekutunya mengirimkan bala bantuan ke kawasan tersebut jika konflik terbuka pecah.

Pemerintah Taiwan merespons situasi ini dengan kewaspadaan tinggi namun terukur. Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan, Tsai Ming-yen, mengonfirmasi bahwa saat ini terdapat empat formasi angkatan laut China yang beroperasi di Pasifik Barat.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menegaskan bahwa pihaknya memiliki pemahaman situasi secara real-time dan komprehensif mengenai pergerakan di Selat Taiwan maupun kawasan yang lebih luas, serta menjamin tidak ada kekhawatiran keamanan nasional yang mendesak. Di sisi lain, Pasukan Bela Diri Jepang, meskipun menolak mengomentari detail pergerakan spesifik, menilai manuver ini sebagai bukti ambisi China untuk meningkatkan kemampuan operasi maritim jarak jauh mereka.

Meskipun beberapa analis regional menilai pengerahan ini masih dalam koridor "latihan rutin akhir tahun" yang biasa dilakukan China, pejabat lain memperingatkan risiko yang ditimbulkannya. Skala operasi yang melampaui pengerahan massal Desember tahun lalu ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk menguji respons ibu kota negara-negara tetangga.

Dengan menyebarkan aset militer dalam jumlah besar di jalur perdagangan tersibuk dunia, China tidak hanya mengirimkan pesan politik, tetapi juga secara efektif mengubah status quo keamanan maritim di Asia Timur, menciptakan risiko insiden tak terduga yang dapat memicu konflik lebih luas. (SF)