JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menghadapi gejolak pasar yang mendorong nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan langkah intervensi BI untuk menjaga stabilitas rupiah selama beberapa tahun terakhir.

"Kita kan sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah ini kita belum kelihatan, kita mempertanyakan," kata Cucun, dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 hari ini.

Menurut delegasi dari fraksi PKB ini, pemerintah dan BI perlu segera melakukan konsolidasi untuk menstabilkan rupiah, sehingga pergerakannya tidak semakin bergejolak.

Selain itu, Cucun juga meminta BI terus meningkatkan intervensi terhadap rupiah, termasuk menggunakan cadangan devisa Indonesia selama masih memadai.

"Kalau cadangan devisanya di BI masih kuat, itu bisa dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI, Perry Warjiyo, telah menyampaikan kepada DPR bahwa bank sentral telah meningkatkan intervensi terhadap nilai tukar rupiah.

Beberapa langkah yang telah diambil, kata Perry, termasuk menambah imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga transaksi di pasar spot dan Non Delivery Forward (NDF).

Terbaru, BI telah memulai pembatasan transaksi beli dolar AS tanpa underlying dari maksimal US$50.000 menjadi US$25.000. Pembatasan ini berlaku mulai Juni 2026.

Menurut data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level terendahnya di Rp17.057/US$ pada 15.22 WIB hari ini. Sementara sejak awal tahun, nilai tukar rupiah telah melemah lebih dari 8%. (KR)