DPR AS setujui resolusi batasi Trump lanjutkan perang Iran

Kamis, 04 Juni 2026

image

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik pada Rabu menyetujui sebuah resolusi untuk menghentikan Presiden Donald Trump melanjutkan perang melawan Iran. 

Seperti dikutip Reuters, keputusan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan anggota partainya terhadap konflik yang telah berlangsung selama tiga bulan tersebut.

DPR memberikan suara 215 berbanding 208, dengan empat anggota Republik bergabung bersama Demokrat mendukung resolusi war powers yang menginstruksikan Trump untuk menarik pasukan AS dari Iran kecuali Kongres secara resmi menyatakan perang atau memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer.

Ini menjadi kemunduran terbaru bagi Trump di Kongres meskipun Partai Republik masih memegang mayoritas tipis di DPR maupun Senat.

Untuk saat ini, pemungutan suara tersebut sebagian besar bersifat simbolis karena sebuah legislasi harus lolos di Senat dan DPR agar dapat berlaku efektif. 

Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai apakah resolusi war powers akan konstitusional meskipun disetujui Kongres.

Meski demikian, hasil pemungutan suara ini menunjukkan kegelisahan sebagian anggota Partai Republik terhadap cara Trump menangani konflik tersebut dan menjadi upaya bipartisan yang jarang terjadi untuk membatasi kewenangan presiden dalam urusan perang, ketika konflik telah memasuki bulan keempat.

Tiga resolusi war powers sebelumnya gagal lolos di DPR dengan selisih suara yang semakin tipis, dan pimpinan Partai Republik sempat menunda pemungutan suara bulan lalu karena resolusi ini diperkirakan akan disetujui.

Senat bulan lalu juga meloloskan tahap prosedural untuk resolusi terpisah namun serupa, setelah tujuh upaya sebelumnya gagal. Namun, jadwal pemungutan suara lanjutan atas resolusi tersebut belum ditetapkan.

Empat anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung resolusi tersebut adalah:

• Tom Barrett

• Warren Davidson

• Brian Fitzpatrick

• Thomas Massie

Tidak ada anggota Demokrat yang menolak resolusi tersebut, sementara tujuh anggota DPR tidak memberikan suara.

Belakangan ini Trump menghadapi sejumlah perlawanan dari anggota partainya sendiri di Kongres setelah berbulan-bulan hanya sedikit anggota Republik yang menentang agenda kebijakannya.

Secara terpisah pada Rabu, DPR juga menyetujui langkah prosedural yang membuka jalan bagi pemungutan suara atas Ukraine Support Act, yang akan memberikan bantuan keamanan kepada Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. RUU tersebut mencapai lantai DPR setelah petisi yang mendukungnya memperoleh 218 tanda tangan bulan lalu.

Sebanyak enam anggota Republik dan satu anggota independen yang biasanya memilih bersama Republik mendukung langkah tersebut.

Partai Republik juga baru-baru ini menentang rencana Trump untuk membentuk dana "weaponization" yang bertujuan memberikan kompensasi kepada sekutu politiknya yang mengaku menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

Selain itu, sejumlah legislator Republik mengkritik pilihan Trump terhadap Bill Pulte — seorang regulator hipotek yang tidak memiliki pengalaman keamanan nasional — untuk menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional sementara.

Partai Demokrat mendesak Trump untuk meminta persetujuan Kongres sebelum menggunakan kekuatan militer dalam konflik Iran, dengan mengingatkan bahwa Konstitusi AS menyatakan hanya legislatif, bukan presiden, yang berwenang menyatakan perang.

Mereka memperingatkan bahwa Trump berpotensi menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan tanpa strategi yang jelas.

Demokrat juga menyoroti kenaikan harga bensin, pangan, dan berbagai produk lainnya sejak serangan udara gabungan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

"Pengesahan resolusi ini menandai titik balik yang signifikan: semakin banyak anggota Republik yang mendengarkan konstituen mereka yang tidak menginginkan perang tanpa batas waktu di Timur Tengah," kata Gregory Meeks, sponsor resolusi tersebut sekaligus anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Partai Demokrat menjadikan isu keterjangkauan biaya hidup sebagai tema utama kampanye ekonomi mereka menjelang pemilu sela November yang akan menentukan apakah Partai Republik tetap menguasai Kongres.

Harga produsen AS mencatat kenaikan terbesar dalam empat tahun pada April, didorong lonjakan biaya barang dan jasa sejak perang dimulai.

Sementara itu, pemerintahan Trump menegaskan bahwa perang melawan Iran diperlukan demi keamanan nasional AS, dengan alasan mendesak untuk mencegah Republik Islam tersebut mengembangkan senjata nuklir.

Para anggota Republik yang menentang resolusi war powers menilai langkah tersebut hanya merupakan manuver politik Demokrat untuk melemahkan Amerika Serikat dan menyerang Trump secara politik. (DK)