ATHENA - Miliarder pelayaran asal Yunani, Evangelos Marinakis, menilai pemilik kapal lebih baik membayar biaya transit untuk melintasi Selat Hormuz dibandingkan harus menanggung biaya besar akibat gangguan jalur pelayaran dan pengalihan rute mengelilingi Afrika.

Dikutip dari Business Insider Africa, pendiri Capital Maritime Group itu menyampaikan pandangannya dalam ajang TradeWinds Shipowners Forum di Athena.

Menurutnya, biaya transit sebesar US$100.000 hingga US$200.000 per kapal masih lebih masuk akal dibandingkan kerugian yang timbul akibat penutupan Selat Hormuz.

"Bagi saya, lebih baik membayar biaya sebesar US$100.000 atau US$200.000, tergantung ukuran muatan atau ukuran kapal, daripada menghadapi seluruh kerumitan ini," ujar Marinakis.

Ia menambahkan bahwa dana tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk menutupi berbagai kerugian yang telah ditanggung industri pelayaran selama beberapa tahun terakhir.

Lebih baik membayar biaya transit daripada menanggung ketidakpastian

Marinakis, yang mengendalikan armada sekitar 185 kapal termasuk 35 kapal tanker, mengatakan operator pelayaran selama bertahun-tahun telah menanggung berbagai biaya tambahan akibat ketidakstabilan di kawasan Teluk dan Laut Merah.

Ia menyoroti biaya besar yang muncul akibat pengalihan rute kapal melalui Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) setelah serangan kelompok Houthi memaksa banyak operator menghindari Laut Merah dan Terusan Suez.

"Meski harus membayar biaya transit, kondisi tersebut tetap jauh lebih baik daripada penutupan selat. Kita juga harus ingat bahwa selama bertahun-tahun kita telah membayar biaya tambahan risiko perang (war risk premium) meskipun tidak sedang berada dalam situasi perang terbuka," katanya.

Menurut Marinakis, dampak finansial dari gangguan tersebut sangat besar.

Meskipun sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Namibia, dan Mauritius memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas pelabuhan, permintaan bahan bakar kapal (bunkering), pasokan logistik, dan layanan perawatan, pemilik kapal justru harus menanggung kenaikan biaya bahan bakar, asuransi, serta biaya operasional akibat rute yang lebih panjang.

Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika Selat Hormuz masih berada dalam kondisi pembatasan ketat setelah berbulan-bulan konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Jalur pelayaran strategis yang menjadi lintasan utama ekspor minyak dunia tersebut praktis telah tertutup bagi sebagian besar lalu lintas komersial setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran mulai menargetkan kapal-kapal sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel.

Ketegangan meningkat setelah Teheran pada April mengumumkan bahwa kapal yang melintasi selat dapat dikenakan biaya hingga US$2 juta.

Pemerintah Iran kemudian membentuk Persian Gulf Strait Authority untuk mengelola pungutan tersebut.

Namun, pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap lembaga tersebut sehingga menambah ketidakpastian bagi pelaku industri pelayaran.

Saat ini hanya sebagian kecil kapal berbendera negara-negara Afrika yang diizinkan melintasi selat, sementara kapal lainnya ditolak atau bahkan dilaporkan terjebak dalam serangan di kawasan tersebut.

Industri pelayaran terbelah

Pandangan Marinakis berbeda dengan sejumlah perusahaan pelayaran besar dan pelaku industri yang menilai jalur pelayaran internasional harus tetap terbuka tanpa pungutan biaya tambahan.

Perusahaan seperti Chevron dan Mitsui OSK Lines menolak penerapan biaya transit karena khawatir langkah tersebut menjadi preseden bagi penerapan tarif serupa di jalur maritim strategis lainnya di dunia.

Bersiap Kembalinya Aktivitas Teluk

Di tengah ketidakpastian tersebut, Marinakis mengatakan Capital Maritime telah menempatkan sejumlah armadanya di dekat kawasan Teluk sebagai antisipasi apabila tercapai kesepakatan damai dan arus pengiriman kembali normal.

"Kami memiliki banyak kapal yang beroperasi dekat kawasan Teluk Arab. Kami menerima tarif yang lebih rendah untuk memosisikan armada kami agar hanya berjarak tiga hingga lima hari dari kawasan tersebut."

Dia melanjutkan, sebagian kapal berada di India, sebagian di Afrika Timur, dan sebagian lagi di sekitar Singapura. Seluruhnya berjarak sekitar tiga hingga sepuluh hari dari Teluk.

Menurut Marinakis, strategi tersebut memungkinkan perusahaannya merespons dengan cepat apabila kesepakatan damai tercapai dan aktivitas perdagangan kembali berjalan normal.

"Jika tercapai kesepakatan damai dan arus kargo kembali bergerak, kami sudah berada di posisi yang tepat. Itu yang terbaik yang dapat kami lakukan," katanya. (ARF)