JAKARTA - Hezbollah menolak rencana gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan telah disepakati pemerintah Lebanon serta Israel.

Pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, pada Kamis (5/6) menyebut kesepakatan tersebut sebagai "Peta jalan untuk memusnahkan sebagian rakyat Lebanon". Ia menuntut penghentian perang secara menyeluruh dan penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

“Selama pendudukan masih ada, perlawanan akan terus berlanjut,” kata Qassem, seperti dikutip TheGuardian. “Kami menyerukan kepada para pejabat untuk mengakhiri sandiwara dan penghinaan yang disebut negosiasi langsung ini.”

Penolakan Hezbollah bertentangan dengan pengumuman pemerintah Lebanon yang menyatakan gencatan senjata mulai berlaku dalam waktu 24 jam.

Situasi ini juga menyoroti keterbatasan Beirut dalam merundingkan penghentian konflik tanpa melibatkan kelompok bersenjata yang menjadi pihak utama dalam pertempuran dengan Israel.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam memperingatkan bahwa pihak yang menghambat atau menolak gencatan senjata harus menanggung konsekuensinya. Menurutnya, jalur diplomasi merupakan opsi paling cepat dan paling kecil biayanya bagi Lebanon.

“Jalur negosiasi yang kami pilih adalah jalan tercepat dan paling hemat biaya bagi Lebanon, rakyat Lebanon, wilayah selatan, dan penduduknya,”ujar Salam.

Sikap Hezbollah sejalan dengan tuntutan Teheran yang meminta Israel kembali ke posisi sebelum perang. Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), Esmail Qaani, menegaskan dukungan Iran terhadap kelompok perlawanan di Lebanon.

“Tuntutan minimum dari perlawanan adalah mundurnya rezim yang merebut kekuasaan ke posisi yang mereka tempati sebelum dimulainya perang 40 hari,” tulis Qaani.

Di tengah pembahasan gencatan senjata, pertempuran masih berlanjut. Israel melancarkan serangan udara di Nabatieh dan Lembah Bekaa yang menewaskan sedikitnya empat orang. Hezbollah mengklaim menyerang pasukan Israel di wilayah Qantara, Lebanon selatan.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan militernya tetap memiliki kebebasan untuk menyerang Beirut jika terjadi serangan terhadap wilayah Israel.

Ia juga menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan guna mempertahankan zona penyangga keamanan.

Sementara itu, Lebanon dan Israel menyepakati pembentukan "zona percontohan" yang akan berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Lebanon tanpa kehadiran kelompok bersenjata non-negara.

Presiden Lebanon Joseph Aoun mengusulkan kawasan Kastel Beaufort sebagai lokasi pertama implementasi skema tersebut.(DH)