NUSA DUA - Pemerintah Indonesia berencana membuka 600.000 hektare lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit, demi mendongkrak produksi yang stagnan. Rencana ini menjadi ekspansi pertama sejak moratorium izin baru berakhir empat tahun lalu, kata pejabat Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, dalam konferensi industri di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). Seperti dikutip dari theedgemalaysia.com, langkah tersebut disebut demi meningkatkan produksi sawit, serta memenuhi permintaan yang diprediksi meningkat. Baik permintaan untuk untuk kebutuhan pangan maupun ketahanan energi. Pemerintah Indonesia akan melaksanakan program ini dalam empat tahun ke depan, termasuk pembangunan 400.000 hektare kebun plasma bagi petani kecil yang bermitra dengan perusahaan. Sebanyak 200.000 hektare lahan akan ditawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan pelat merah PalmCo, sementara sisanya menjadi peluang bagi perusahaan swasta. Roni memastikan bahwa pembukaan lahan baru tidak akan dilakukan di kawasan hutan, namun ia belum merinci jenis lahan non-hutan yang akan digunakan.

Rencana tersebut menuai kritik dari Greenpeace, organisasi lingkungan internasional, yang menegaskan keberadaan lahan non-hutan di Indonesia sangat terbatas. “Ini berpotensi memicu kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi,” ujar juru kampanye Greenpeace, Rio Rompas. Pejabat Kementerian Pertanian lainnya, Baginda Siagian, memperkirakan ekspansi lahan ini dapat menambah sekitar dua juta ton produksi minyak sawit. Saat ini, luas perkebunan sawit Indonesia mencapai sekitar 16 juta hektare, dengan produktivitas rata-rata 3,8 ton per hektare, lebih rendah dari 4 ton per hektare pada 2020. Indonesia sempat menerapkan moratorium izin baru perkebunan sawit pada 2018–2021, demi memperbaiki citra industri yang sering mendapat kritik lantaran kerap berkaitan dengan aksi deforestasi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas tanpa membuka lahan baru. Namun realisasi dari program itu terbilang rendah, karena hanya 400.000 hektar lahan yang mendapat rekomendasi. Sementara targetnya sejak 2016 berada di angka 2,5 juta hektar.

Dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia juga berencana meningkatkan kewajiban campuran biodiesel menjadi 50% (B50), dari saat ini 40%. Kebijakan ini dinilai bakal mengurangi porsi ekspor minyak kelapa sawit. (DK/KR)