BGN moratorium dapur MBG baru, fokus hemat anggaran

Jumat, 05 Juni 2026

image

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memulai moratorium atau penghentian sementara dalam penambahan dapur baru, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran program prioritas pemerintah, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan saat ini jumlah dapur yang telah beroperasi maupun dalam tahap persiapan, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah wilayah.

“Kalau kemudian setelah kita lihat ternyata kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami bereskan dulu,” kata Nanik dalam konferensi pers, yang digelar Kamis (5/6).

Menurut Nanik, keputusan itu juga berdasarkan sebaran dapur MBG yang belum merata

belum meratanya penyebaran dapur MBG. Saat ini, banyak dapur terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih belum tersentuh secara optimal.

“Jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujarnya.

Selain moratorium, Nanik mengatakan BGN akan memfokuskan penerima manfaat dari program MBG, pembenahan dapur eksisting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar juga akan dihentikan untuk sementara.

Nanik menambahkan efisiensi anggaran juga akan dilakukan lewat skema pendanaan alternatif, agar program bergantung penuh pada APBN. Pilihan yang tengah dikaji antara lain pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, serta penggunaan fasilitas pendukung di luar SPPG.

“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya, kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” katanya.

BGN menargetkan langkah tersebut dapat memperluas jangkauan MBG di wilayah 3T tanpa menambah beban belanja negara, sekaligus memastikan kualitas layanan dan pemerataan penerima manfaat.

“Kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta target penerima,” imbuh Nanik. (KR)