TIONGKOK - Pertemuan Presiden China, Xi Jinping, dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, di Pyongyang pada Senin memiliki arti penting karena satu alasan utama.

Bukan karena keduanya bertemu—Xi dan Kim sudah bertemu di Beijing setahun lalu saat China menggelar parade militer besar untuk memperingati 80 tahun penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu yang mengakhiri Perang Dunia II.

Yang mengejutkan justru adalah Xi bersedia melakukan perjalanan tersebut, mengutip dari Al Jazeera.

Pemimpin China itu belum mengunjungi Pyongyang sejak 2019 dan dalam beberapa tahun terakhir terus mengurangi frekuensi perjalanan luar negerinya. 

Kini, para pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin umumnya datang ke Beijing untuk menemuinya.

"Kita harus ingat bahwa Xi Jinping tidak banyak bepergian ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir," kata William Yang, analis senior Asia Timur Laut di International Crisis Group. "Trennya adalah para pemimpin asing yang datang ke Beijing untuk bertemu dengannya."

"Jadi ketika Xi memutuskan pergi ke Pyongyang, itu menunjukkan betapa pentingnya kunjungan ini bagi China."

Menurut Asia Society, Xi rata-rata melakukan sekitar 14 perjalanan luar negeri per tahun antara 2013 hingga 2019. 

Namun jumlah itu turun menjadi sekitar enam perjalanan per tahun pada periode 2022-2025. Pada 2020 ia hanya melakukan satu perjalanan luar negeri, dan pada 2021 tidak melakukan perjalanan sama sekali karena pandemi COVID-19.

Kekhawatiran atas Kedekatan Korea Utara dan Rusia

Menurut Yang, Xi kemungkinan melakukan kunjungan ini karena khawatir terhadap semakin eratnya hubungan Korea Utara dengan Rusia.

Secara tradisional, Beijing merupakan mitra senior dalam hubungan China-Korea Utara. Korea Utara sangat bergantung pada China untuk hingga 95 persen perdagangannya, menurut estimasi 2022 dari National Committee on North Korea.

Namun dinamika tersebut berubah sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Korea Utara telah memasok senjata, amunisi artileri, serta personel militer kepada Rusia dan dinilai membantu mempertahankan mesin perang Moskow.

Lembaga riset Korea Selatan, Institute for National Security Strategy, memperkirakan bahwa sejak 2023 Moskow telah membayar Korea Utara hingga US$14,4 miliar untuk pengiriman pasukan serta ekspor artileri, peluru, dan rudal.

Laporan tersebut menyebut Korea Utara kemungkinan hanya menerima US$580 juta hingga US$1,5 miliar dalam bentuk barang. Artinya, sebagian besar pembayaran mungkin diberikan dalam bentuk teknologi militer sensitif atau komponen presisi yang sulit dideteksi melalui satelit.

China Ingin Memulihkan Pengaruhnya

Menurut Lee Sang Yong, jurnalis dan peneliti yang berbasis di Seoul, Beijing kemungkinan ingin kembali menegaskan pengaruhnya atas Pyongyang dan mencegah Korea Utara terlalu bergantung pada Moskow.

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan dukungan ekonomi kepada Korea Utara.

Rachel Minyoung Lee dari Stimson Center mengatakan China mungkin menawarkan insentif ekonomi kepada Pyongyang untuk memperkuat hubungan kedua negara.

Kekhawatiran terhadap Kemampuan Militer Korea Utara

Namun yang menjadi perhatian China bukan hanya pengaruh Rusia.

Meskipun China memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Korea Utara, Beijing juga khawatir jika Pyongyang memperoleh teknologi militer baru dari Rusia.

"China selalu sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan militer kepada Korea Utara karena mereka tidak melihat Korea Utara yang lebih kuat secara militer sebagai sesuatu yang otomatis menguntungkan mereka," kata Yang.

"Korea Utara yang semakin percaya diri secara militer karena hubungannya dengan Rusia dapat mengganggu keseimbangan kekuatan dan status quo di Semenanjung Korea."

Sejak awal tahun, Korea Utara telah melakukan delapan peluncuran rudal. 

Pada Mei lalu, negara itu juga memperkenalkan rudal jelajah taktis baru yang dipandu kecerdasan buatan (AI).

Awal pekan ini, media pemerintah Korea Utara merilis foto Kim Jong Un mengunjungi fasilitas produksi bahan nuklir tingkat senjata yang bertujuan meningkatkan kemampuan nuklir negara tersebut secara eksponensial.

Korea Utara secara teknis masih berada dalam kondisi perang dengan Korea Selatan sejak pecahnya Perang Korea pada 1950. 

Konflik tersebut hanya dihentikan melalui perjanjian gencatan senjata pada 1953.

Hubungan kedua Korea semakin memburuk pada 2024 ketika Kim Jong Un meninggalkan tujuan lama reunifikasi Korea.

Pada Jumat lalu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan berharap kunjungan Xi dapat memainkan "peran konstruktif" dalam menyelesaikan berbagai isu di Semenanjung Korea.

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, bahkan mengatakan bahwa Xi dan Kim kemungkinan akan membahas peluang pertemuan antara Kim dan Donald Trump pada akhir tahun ini.

Xi juga kemungkinan mengkhawatirkan perkembangan keamanan lain di Asia Timur, termasuk wacana perjanjian dukungan logistik militer antara Korea Selatan dan Jepang yang dibahas dalam Shangri-La Dialogue pekan lalu.

Hubungan China dan Jepang masih dibayangi sengketa sejarah terkait pendudukan Jepang atas China pada era 1930-an dan 1940-an.

Beijing juga menentang langkah Tokyo dalam memperkuat kemampuan militernya.

Karena itu, kunjungan Xi ke Pyongyang tidak hanya terkait hubungan bilateral China-Korea Utara, tetapi juga merupakan bagian dari upaya Beijing menjaga pengaruhnya di tengah meningkatnya peran Rusia dan perubahan lanskap keamanan di Asia Timur. (DK)