WASHINGTON – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mendesak negara-negara sekutu NATO agar mengalokasikan sebagian anggaran pertahanan untuk mengganti perangkat dan komponen milik Huawei dalam jaringan telekomunikasi dan infrastruktur penting mereka, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Pemerintah AS telah lama menganggap Huawei dan vendor teknologi asal China lainnya sebagai risiko keamanan nasional dan melarang penggunaannya dalam jaringan telekomunikasi Amerika. 

Kini, pejabat pemerintahan Trump mendorong negara-negara anggota NATO untuk mengambil langkah serupa, mengutip dari THE STRAITS TIMES.

Koordinator China di Departemen Luar Negeri AS, Joshua Young, mengatakan kepada para pejabat di Brussels pada Mei lalu bahwa dana yang masuk dalam kategori belanja pertahanan NATO dapat digunakan untuk mencabut perangkat Huawei dan menggantinya dengan produk dari vendor lain.

Menurut salah satu sumber, pernyataan tersebut secara tidak langsung mengacu pada Jerman. Namun komentar Young tidak langsung mendapat tanggapan dari para sekutu NATO, yang disebut masih mencermati berbagai sinyal kebijakan yang terkadang bertentangan dari pemerintahan AS.

Hampir seluruh anggota NATO pada 2025 sepakat meningkatkan belanja pertahanan inti menjadi 3,5% dari produk domestik bruto (PDB), ditambah 1,5% untuk pengeluaran terkait pertahanan. 

Kesepakatan itu dibuat untuk memenuhi tuntutan Trump agar negara-negara sekutu menanggung porsi lebih besar dari biaya pertahanan aliansi.

Jerman dan Spanyol menjadi negara yang paling vokal menentang rencana Komisi Eropa untuk melarang pemasok China dari jaringan telekomunikasi Eropa melalui revisi Undang-Undang Keamanan Siber Uni Eropa.

Pejabat di Berlin dan Madrid ingin mempertahankan kewenangan masing-masing negara dalam menentukan kebijakan telekomunikasi serta khawatir larangan terhadap Huawei dan pemasok China lainnya dapat memicu tindakan balasan dari Beijing.

Komisi Eropa sendiri telah mengategorikan Huawei dan ZTE sebagai pemasok berisiko tinggi untuk jaringan telekomunikasi.

Isu penghapusan perangkat Huawei dari jaringan penting juga telah lama menjadi perdebatan di Jerman. 

Pemerintah Jerman bahkan pernah mempertimbangkan penggunaan dana publik untuk membantu operator seperti Deutsche Telekom mengganti peralatan asal China tersebut.

Pendanaan NATO diperkirakan kembali menjadi topik utama dalam KTT para pemimpin NATO di Turkey pada Juli mendatang. 

Berdasarkan aturan NATO, sebagian dari alokasi 1,5% belanja terkait pertahanan dapat digunakan untuk memperkuat keamanan jaringan, termasuk mengganti vendor yang dianggap berisiko.

AS selama ini juga mengkritik sejumlah sekutu yang memasukkan pengeluaran nonpertahanan ke dalam target belanja tersebut.

Pada 2025, Duta Besar AS untuk NATO, Matthew Whitaker, mengecam interpretasi yang terlalu luas terhadap kategori belanja pertahanan oleh beberapa negara anggota. (DK)