WASHINGTON - CEO Palantir, Alex Karp, memperingatkan pada Kamis bahwa perusahaan-perusahaan AI besar berisiko dinasionalisasi oleh pemerintah. 

Seperti dikutip YahooFinance, pernyataan itu muncul setelah Senator AS Bernie Sanders mengatakan akan segera mengajukan rancangan undang-undang yang memberikan kepemilikan 50% kepada publik atas perusahaan AI terbesar di negara tersebut.

Dalam wawancara di acara AIPCon 10 milik Palantir, Karp mengatakan dirinya telah menghabiskan enam bulan terakhir memperingatkan para pemimpin industri AI mengenai risiko tersebut. 

Namun, menurutnya, banyak yang menanggapinya dengan meremehkan.

“Mengapa ada yang ingin menasionalisasi kami? Kami begitu disukai. Kami menciptakan begitu banyak nilai,” kata Karp, menirukan respons yang sering ia dengar dari para eksekutif AI.

Menurutnya, tren politik saat ini justru mengarah ke kelompok yang mendukung campur tangan pemerintah lebih besar terhadap perusahaan AI.

“Momentum saat ini berada di pihak mereka yang ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut,” ujarnya.

Peringatan itu bukan hal baru. Pada Maret lalu, Karp telah memperingatkan Silicon Valley bahwa jika industri AI menggantikan banyak pekerjaan kantoran sambil menjauhkan diri dari kepentingan militer AS, maka teknologi mereka berisiko diambil alih negara.

Pada Senin, Sanders menerbitkan artikel opini di harian The New York Times yang menguraikan proposal American AI Sovereign Wealth Fund Act. 

Rancangan itu mengusulkan pajak satu kali sebesar 50% atas saham, bukan laba, perusahaan AI besar seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI, yang hasilnya akan dimasukkan ke dana federal.

Sanders berargumen bahwa AI “dibangun di atas pengetahuan kolektif umat manusia” sehingga kekayaan yang dihasilkannya harus dibagikan kepada masyarakat luas.

Usulan tersebut menarik perhatian berbagai kalangan. 

Investor dan penjual saham pendek terkenal Jim Chanos bahkan menulis di media sosial: “Apa namanya ketika Donald Trump dan Bernie Sanders sama-sama mendukung kepemilikan pemerintah atas ekuitas perusahaan?”

Sanders juga mengkritik perintah eksekutif AI yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. 

Ia menilai kebijakan tersebut bersifat sukarela dan tidak cukup melindungi masyarakat Amerika dari risiko AI, sehingga Kongres perlu mengesahkan aturan yang lebih kuat.

Karp memperingatkan bahwa perusahaan AI berisiko diatur oleh pembuat kebijakan yang belum sepenuhnya memahami teknologinya. Menurutnya, kondisi itu dapat berkembang menjadi intervensi pemerintah yang lebih agresif, termasuk kemungkinan nasionalisasi.

Ia mendesak para pemimpin industri AI untuk tidak hanya mengandalkan pelobi, tetapi juga secara terbuka menjelaskan risiko sosial dan nilai strategis AI, terutama ketika AS bersaing dengan negara lain yang juga mengembangkan sistem AI canggih. (DK)