JAKARTA - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai pemerintah hanya memiliki tiga pilihan utama untuk menjaga kesehatan fiskal negara, yakni meningkatkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.

Menurut Chatib, ruang fiskal Indonesia saat ini semakin terbatas di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta risiko kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, seperti dikutip CnnIndonesia.

Ia menjelaskan pemerintah pada dasarnya hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, mengurangi pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang.

"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). Sesederhana itu," ujarnya.

Namun, Chatib menilai kenaikan pajak sulit dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini karena berisiko menekan aktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat.

"Masa di dalam situasi ini pendapatan pajak, pajaknya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.

Di sisi lain, opsi menambah utang juga menghadapi tantangan karena biaya pinjaman masih tinggi seiring level suku bunga global yang belum turun signifikan.

"Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.

Karena itu, ia menilai langkah yang paling realistis adalah melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja negara secara selektif guna menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga.Kurangi pengeluaran secara selektif," katanya.

Chatib menambahkan perhatian investor saat ini lebih banyak tertuju pada keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia menyoroti kenaikan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sejak awal tahun, bahkan sebelum meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Menurutnya, sekitar 23% pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh meningkatnya risiko fiskal yang tercermin dalam CDS. "Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal risiko kepercayaan diri. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujarnya.

Chatib juga mengingatkan kapasitas pemerintah untuk menambah utang tidak hanya bergantung pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga ditentukan oleh kemampuan penerimaan negara dalam membayar bunga dan pokok utang. Dengan rasio pajak yang masih rendah, pemerintah dinilai perlu menjaga disiplin belanja dan pembiayaan agar ruang fiskal tetap terjaga.(DH)