TOKYO - Bank of Japan (BOJ) mempertimbangkan untuk tappering atau mempertahankan laju pembelian obligasi pemerintah pada tingkat saat ini setelah tahun fiskal berikutnya berakhir.

Langkah tersebut berpotensi menghentikan sementara proses pengurangan pembelian obligasi atau tappering yang selama ini menjadi bagian dari strategi pengetatan kuantitatif (quantitative tightening/QT).

[[ Tappering adalah proses mengurangi pembelian obligasi pemerintah aset oleh bank sentral secara bertahap, biasanya obligasi pemerintah. Dalam kasus BOJ, selama bertahun-tahun mereka membeli obligasi pemerintah Jepang dalam jumlah sangat besar untuk menjaga suku bunga tetap rendah dan mendorong ekonomi. ]]

Dikutip dari TheBusinessTimes, sejumlah sumber menyebut keputusan tersebut masih menjadi perdebatan di internal dewan BOJ.

Sebagian anggota dewan ingin menjaga stabilitas pasar dan meredakan kekhawatiran investor, sementara sebagian lainnya menilai pembelian obligasi perlu terus dikurangi secara bertahap untuk mengecilkan neraca bank sentral yang masih sangat besar.

Dalam rapat kebijakan pada 15-16 Juni mendatang, BOJ akan mengevaluasi rencana tapering obligasi yang berlaku hingga Maret 2027, sekaligus menyusun strategi baru untuk tahun fiskal 2027 dan seterusnya.

Pasar saat ini menyoroti apakah BOJ akan terus mengurangi pembelian obligasi setelah 2027 atau mempertahankan laju pembelian sekitar 2,1 triliun yen per bulan.

Empat sumber yang mengetahui pembahasan internal tersebut mengatakan BOJ mulai cenderung mempertimbangkan jeda dalam proses tapering karena telah berhasil mengurangi sebagian ukuran neracanya.

Menurut mereka, kepemilikan obligasi BOJ tetap akan menyusut secara alami seiring jatuh tempo obligasi yang dimilikinya.

"BOJ memiliki ruang untuk menghentikan sementara tapering karena kepemilikan obligasi akan tetap berkurang secara signifikan melalui jatuh tempo obligasi," ungkap salah satu sumber.

BOJ juga disebut mempertimbangkan untuk menghentikan praktik menyusun target tapering tahunan dan menggantinya dengan skema terbuka yang mempertahankan pembelian obligasi sebesar 2,1 triliun yen per bulan.

Suku Bunga Diperkirakan Naik?

Selain keputusan terkait QT, BOJ juga diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan jangka pendek menjadi 1% dari sebelumnya 0,75% pada pertemuan pekan depan.

Pasar saat ini telah memperhitungkan peluang hampir 90% untuk kenaikan suku bunga pada Juni 2026.

Namun, perhatian investor kini tertuju pada kemungkinan percepatan kenaikan suku bunga berikutnya di tengah meningkatnya tekanan inflasi akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Meski demikian, sejumlah sumber menyebut BOJ belum melihat kebutuhan untuk menaikkan suku bunga secara agresif atau beruntun.

Ketidakpastian dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah masih menjadi pertimbangan utama bank sentral Jepang (BOJ).

Di bawah kepemimpinan Gubernur BOJ, Kazuo Ueda, bank sentral Jepang sejak 2024 mulai mengurangi kepemilikan obligasi sebagai bagian dari upaya normalisasi kebijakan moneter setelah puluhan tahun mempertahankan suku bunga sangat rendah.

Saat ini BOJ memangkas pembelian obligasi sebesar 200 miliar yen setiap kuartal.

BOJ masih menjadi pemegang sekitar 49% dari seluruh obligasi pemerintah Jepang yang beredar di pasar.

Karena itu, setiap perubahan kebijakan BOJ memiliki dampak besar terhadap pergerakan imbal hasil obligasi dan biaya pembiayaan utang pemerintah Jepang.

Meski tapering dihentikan sementara, kepemilikan obligasi BOJ diperkirakan tetap berkurang hingga 50 triliun yen per tahun akibat jatuh tempo surat utang.

Sejak mencapai puncaknya pada akhir 2023, total kepemilikan obligasi BOJ telah menyusut hampir 20%.

BOJ berulang kali menegaskan bahwa strategi QT bertujuan mengurangi dominasi bank sentral di pasar obligasi tanpa memicu gejolak berlebihan.

Pekan lalu, Ueda juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasar obligasi dan menghindari lonjakan imbal hasil yang terlalu tajam.

Meski demikian, tidak semua anggota dewan mendukung jeda tapering.

Anggota dewan Naoki Tamura sebelumnya bahkan menginginkan pengurangan pembelian obligasi yang lebih agresif dibandingkan kebijakan yang saat ini dijalankan BOJ.

Sementara anggota dewan lainnya, Junko Koeda, menilai normalisasi neraca bank sentral perlu terus dilakukan secara bertahap mengingat besarnya kepemilikan obligasi yang masih dimiliki BOJ. (ARF)