Investor nikel Tiongkok lirik Afrika, risiko lebih tinggi?
Kamis, 11 Juni 2026
SHANGHAI/JAKARTA/MELBOURNE - Sejumlah perusahaan Tiongkok yang berperan besar dalam menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia mulai menjajaki peluang investasi di luar negeri, termasuk Afrika, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan kebijakan di Indonesia.
Seperti dikutip Reuters, Tsingshan Group tengah mempertimbangkan pengembangan proyek berskala besar di Madagaskar, menurut Kementerian Pertambangan negara tersebut. Sementara itu, Lygend Resources menjajaki proyek nikel di Tanzania serta peluang menghidupkan kembali proyek Koniambo di Kaledonia Baru,
Perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut merupakan bagian dari gelombang investasi yang membangun smelter dan kawasan industri nikel di Indonesia setelah larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020.
Langkah tersebut mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai pasok nikel global untuk industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik.
Data U.S. Geological Survey menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap produksi nikel dunia meningkat menjadi lebih dari 60% pada 2025, dari sekitar 30% pada 2020.
Lonjakan produksi nikel berbiaya rendah yang didukung investasi Tiongkok membuat pasar global mengalami kelebihan pasokan. Kondisi tersebut menekan harga nikel dan memaksa sejumlah produsen dengan biaya produksi lebih tinggi di negara lain mengurangi kapasitas produksi atau menghentikan sebagian operasinya.
Namun, sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada akhir 2024, pemerintah mulai berupaya meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung berbagai program belanja, termasuk program makan bergizi gratis sebesar US$20 miliar.
Pada akhir Mei, Prabowo mengumumkan rencana untuk menempatkan ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy di bawah pengawasan negara.
Meski pemerintah kemudian menegaskan bahwa nickel pig iron (NPI), produk nikel utama yang dihasilkan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia, tidak termasuk dalam skema tersebut, wacana itu tetap memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.
Sebelumnya, investor juga telah dihadapkan pada pengetatan kuota produksi bijih nikel, usulan kenaikan pajak, serta kenaikan tajam harga mineral acuan Indonesia.
Sebelum wacana tersebut muncul, pelaku industri juga telah menghadapi sejumlah kebijakan baru, mulai dari pembatasan kuota produksi bijih nikel, usulan kenaikan pajak, hingga kenaikan signifikan harga acuan mineral Indonesia.
Kekhawatiran atas berbagai kebijakan tersebut mendorong Kamar Dagang China di Indonesia mengirim surat kepada Presiden Prabowo.
Dalam surat itu, mereka memperingatkan bahwa perubahan kebijakan yang terus bertambah dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
"Ini jelas berdampak negatif bagi industri," kata Tim Hoff, analis pertambangan senior Canaccord.
"Jika pemerintah menambah birokrasi dan ikut mengatur harga jual komoditas, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi," ujarnya.
Data menunjukkan investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia turun 6% pada 2025 setelah tumbuh 19% pada tahun sebelumnya.
Investasi di sektor pertambangan mencapai puncaknya pada 2024, sementara investasi baru di sektor pengolahan logam dasar cenderung stagnan sejak saat itu.
Jajaki Proyek Madagascar
Tsingshan, produsen baja tahan karat terbesar di dunia, telah mengajukan proposal investasi senilai miliaran dolar AS kepada pemerintah Madagaskar untuk membangun kawasan industri yang mencakup berbagai komoditas mineral, termasuk nikel.
Menteri Pertambangan Madagaskar, Karl Andriamparany mengatakan proposal tersebut terinspirasi oleh kawasan industri nikel Morowali dan Weda Bay di Indonesia. Namun, proposal tersebut masih dalam tahap evaluasi dan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan.
Tsingshan menandatangani nota kerja sama dengan Madagaskar pada Februari lalu. Perusahaan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Sementara itu, Lygend, yang menjadi salah satu pelopor teknologi high-pressure acid leach (HPAL) untuk menghasilkan bahan baku baterai berbasis nikel di Indonesia, juga mulai melirik peluang di luar negeri.
Menurut dua sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, Lygend sedang berdiskusi untuk membeli saham pada proyek nikel Kabanga di Tanzania yang hingga kini belum dikembangkan.
Selain itu, Lygend juga telah mengajukan penawaran kepada perusahaan tambang milik pemerintah Kaledonia Baru, SMSP, untuk mengambil bagian dalam proyek nikel Koniambo yang saat ini tidak beroperasi.
Jika terealisasi, investasi tersebut akan menjadi proyek nikel pertama Tsingshan maupun Lygend di luar Indonesia.
Risiko Lebih Tinggi?Meski demikian, proyek-proyek baru di Madagaskar maupun Tanzania dinilai memiliki risiko lebih tinggi dan belum mampu menandingi kombinasi skala produksi, infrastruktur, serta akses terhadap bijih nikel dibandingkan yang dimiliki Indonesia.
Perubahan kebijakan di Indonesia telah memperketat proyeksi pasokan nikel global dan mendorong harga logam tersebut ke level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu berpotensi memberi peluang baru bagi proyek seperti Koniambo yang pernah memproduksi lebih dari 28.000 ton nikel pada puncaknya pada 2018.
Koniambo berhenti beroperasi pada 2024 setelah harga nikel anjlok dan Glencore memutuskan melepas 49% kepemilikannya di proyek tersebut.
Madagaskar mencabut moratorium penerbitan izin tambang baru untuk sebagian besar komoditas mineral pada Januari lalu. Kebijakan yang telah berlaku selama 16 tahun itu dicabut oleh pemerintah transisi yang berkuasa setelah kudeta tahun lalu.
Sementara itu, proyek Kabanga di Tanzania yang ditemukan beberapa dekade lalu merupakan salah satu cadangan nikel sulfida terbesar di dunia yang belum dikembangkan.
Lifezone Metals memperkirakan pengembangan awal proyek tersebut membutuhkan investasi hampir US$1 miliar dan membutuhkan waktu sekitar enam tahun, termasuk masa konstruksi, untuk mencapai kapasitas produksi sekitar 50.000 ton per tahun apabila keputusan investasi final diambil tahun ini.
Pada Desember 2025, Lifezone menyatakan sedang berdiskusi dengan sejumlah investor strategis dan investor finansial, beberapa bulan setelah BHP melepas 17% kepemilikannya di proyek tersebut di tengah ketidakpastian pasar nikel global. (ARF)