JAKARTA - Perubahan kebijakan Indonesia dalam 24 jam terakhir menunjukkan bahwa otoritas akhirnya mulai mengambil keputusan sulit untuk menghentikan krisis kepercayaan investor yang semakin dalam terhadap ekonomi G20 yang sedang menghadapi tekanan itu.

Investor selama ini merasa khawatir terhadap kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, terutama dugaan tekanan terhadap bank sentral agar sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah. 

Seperti dikutip Reuters, kekhawatiran itu juga diperparah oleh belanja negara yang ekspansif untuk program-program sosial ambisius dan subsidi bahan bakar dari APBN.

Kekhawatiran tersebut telah memicu pelemahan tajam rupiah dan anjloknya pasar saham Indonesia.

Sumber yang mengetahui pembahasan di balik keputusan mengejutkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di luar jadwal pada Selasa mengatakan kepada Reuters bahwa langkah tersebut mendapat restu pemerintah dan tidak ada perbedaan pendapat dalam rapat kebijakan.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu tersebut mengatakan kebijakan itu dipandang sebagai “obat pahit” yang harus ditelan demi “menyembuhkan” perekonomian. 

Para analis bahkan memperkirakan BI masih akan kembali menaikkan suku bunga pada rapat terjadwal pekan depan.

Langkah itu sangat kontras dengan kebijakan akomodatif yang selama ini didukung Prabowo dalam upayanya memenuhi janji kampanye mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. 

Bank Indonesia telah memangkas suku bunga sebanyak lima kali sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024.

Selain menaikkan suku bunga, sumber tersebut mengatakan BI dan Kementerian Keuangan juga sepakat menghentikan sementara injeksi likuiditas agresif ke pasar domestik, kebijakan yang menurut sumber itu turut menekan nilai tukar rupiah.

BI juga bergerak cepat menjelaskan keputusan kebijakannya kepada investor di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia.  Gubernur BI Perry Warjiyo mengadakan sejumlah pertemuan bertajuk Investor Conference Call pada tanggal 9 dan 10 Juni 2026

Langkah-langkah itu langsung memberikan dampak. Rupiah menguat lebih dari 1% menjadi Rp17.940 per dolar AS setelah sebelumnya mencetak beberapa rekor terendah dalam beberapa pekan terakhir. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga merespons positif dengan kenaikan hampir 10% dalam dua sesi perdagangan terakhir.

Dalam sebuah catatan riset, ekonom DBS Radhika Rao mengatakan bahwa selain penyesuaian kebijakan moneter, pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih “defensif” untuk mendukung perekonomian.

Beberapa jam setelah BI memperketat kebijakan moneternya, pemerintah mengumumkan langkah penting lainnya, yakni menaikkan harga dua jenis bensin yang banyak digunakan masyarakat sebesar 32%. 

Kenaikan yang sensitif secara politik ini menjadi yang pertama sejak perang Iran mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Selama ini Indonesia menggunakan APBN untuk menjaga harga BBM tetap stabil, sebuah langkah yang dipandang membantu mempertahankan dukungan publik.

Akibatnya, subsidi untuk BBM, listrik, dan pupuk melonjak 208% secara tahunan menjadi Rp203 triliun (US$11,3 miliar) hingga 31 Mei, menurut data yang dirilis bulan ini. 

Lonjakan itu menambah tekanan terhadap batas defisit fiskal, meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi keuangan negara masih terkendali.

Pemerintah juga memberi sinyal menghentikan perluasan program unggulan Prabowo, yakni program makan bergizi gratis senilai US$20 miliar, meskipun belum secara eksplisit menyebutkan adanya pemotongan anggaran.

Anggaran program tersebut sebelumnya sudah disesuaikan menjadi US$15 miliar, sementara badan pelaksana program menyatakan moratorium pembangunan dapur baru sedang diberlakukan.

Tata kelola fiskal program yang menargetkan 83 juta penerima manfaat itu telah lama menjadi perhatian investor. 

Sebelumnya, Prabowo juga menegaskan tidak akan mundur dari program tersebut.

Kantor Presiden Prabowo, Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Bank Indonesia belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Reuters terkait kenaikan suku bunga dan kesepakatan penghentian sementara injeksi likuiditas.

Respons yang Terkalibrasi

Ekonom Asia ANZ Krystal Tan mengatakan kenaikan suku bunga dan harga BBM merupakan “respons yang terkalibrasi” dari pemerintah dan menunjukkan “semakin besarnya kemauan pembuat kebijakan untuk membiarkan penyesuaian pasar terjadi, dibanding terus melawan tekanan yang ada”.

“Kenaikan suku bunga BI dan penyesuaian harga BBM secara bersamaan mengirimkan sinyal yang jelas bahwa pemerintah dan otoritas moneter mulai mengalihkan fokus dari agenda ‘pro-pertumbuhan’ menjadi agenda ‘pro-stabilitas’,” kata Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF.

“Realitas ekonomi memaksa pemerintah memprioritaskan stabilitas dibanding target pertumbuhan yang ambisius,” ujarnya.

Jahen Rezki, ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, sependapat.

“Rupiah terus melemah, sementara di sisi lain posisi fiskal kita tampaknya akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar tahun ini dibandingkan 2025. Langkah ini memang diperlukan dan patut diapresiasi,” kata Jahen.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut hanya memberikan bantuan jangka pendek. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi.

“Pada akhirnya, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal ini ibarat ‘menggarami lautan’—mungkin memberikan kelegaan sementara, tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah mendasar, yaitu kebijakan yang tidak tepat sasaran dan terus menurunnya kepercayaan terhadap kredibilitas para pembuat kebijakan.” (DK)

Terkait: Bank Indonesia beri diskon swap hedging 10%, mengapa?