WASHINGTON/BEIJING - Amerika Serikat pada Senin (8/6) mencatat raksasa e-commerce Tiongkok Alibaba, mesin pencari Baidu, serta produsen kendaraan listrik BYD dan NIO ke dalam daftar perusahaan yang diyakini terhubung dengan militer Tiongkok.

Pencatatan beberapa perusahaan tersebut diperkirakan dapat memperburuk ketegangan antara Washington dan Beijing.

Seperti dikutip Reuters, pembaruan daftar perusahan tersebut menggantikan daftar sebelumnya yang dirilis pada awal 2025.

Langkah tersebut dilakukan kurang dari satu bulan setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, ketika kedua negara berupaya mempertahankan gencatan sementara dalam perang dagang yang masih berlangsung.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam langkah tersebut dan menyebut daftar tersebut  sebagai tindakan diskriminatif yang secara tidak wajar menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Beijing juga mendesak Washington untuk menghentikan praktik yang dinilai keliru tersebut.

Daftar terbaru tersebut mencakup sejumlah perusahaan teknologi terkemuka Tiongkok yang dianggap berperan dalam memperkuat kemampuan industri dan militer negara.

Langkah tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran keamanan Washington di tengah persaingan geopolitik yang semakin memanas dengan Beijing.

Pada Februari 2026, Pentagon sempat menerbitkan pembaruan daftar yang dikenal sebagai daftar 1260H atau Chinese Military Companies (CMC). Namun daftar tersebut segera ditarik kembali tanpa alasan yang jelas.

Versi terbaru yang dirilis pada Senin (8/6) sebagian besar sama dengan daftar Februari 2026 yang sempat ditarik.

Perbedaannya adalah dimasukkannya produsen chip memori Tiongkok CXMT dan YMTC, yang yang sempat memicu kritik dari kalangan politikus dan pejabat AS yang selama ini mendorong sikap lebih tegas terhadap Tiongkok

YMTC menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Sebab, meskipun telah bertahun-tahun berkomunikasi dengan otoritas AS, berupaya menjawab berbagai kekhawatiran, serta menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan terhadap regulasi, YMTC tetap menghadapi berbagai pembatasan yang menurutnya kemungkinan didorong oleh motif persaingan usaha, bukan alasan keamanan nasional.

Bantahan Terhadap Tuduhan 

Selain Alibaba, Baidu, BYD, NIO, CXMT, dan YMTC, Pentagon juga memasukkan perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, perusahaan robotika RoboSense, serta Unitree yang dikenal sebagai salah satu produsen robot humanoid dan robot berkaki empat terbesar di Tiongkok.

Pada 1 Juni 2026, Nvidia mengumumkan rencana untuk bekerja sama dengan Unitree guna mengembangkan robot bagi kalangan peneliti.

Meski tidak secara langsung dikenai sanksi, perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut akan menghadapi pembatasan dalam pengadaan pemerintah AS.

Mulai akhir bulan ini, Departemen Pertahanan dilarang menjalin kontrak dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sementara pembelian produk dan jasa mereka melalui pihak ketiga akan dibatasi mulai 2027.

Pembatasan kerja sama tersebut berpotensi menimbulkan dampak finansial bagi perusahaan yang masuk daftar maupun mitra bisnis mereka.

BYD, yang merupakan produsen kendaraan listrik terbesar di menyatakan menolak keras pelabelan sebagai perusahaan terafiliasi militer. Perusahaan mengatakan akan menempuh seluruh jalur hukum yang untuk melindungi hak dan kepentingannya.

Alibaba juga membantah memiliki keterkaitan dengan militer Tiongkok maupun strategi integrasi sipil-militer yang dijalankan Beijing.

 "Alibaba bukan perusahaan militer Tiongkok dan tidak terlibat dalam strategi integrasi sipil-militer. Kami akan menempuh langkah hukum yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan gambaran keliru mengenai perusahaan kami," kata Alibaba.

WuXi AppTec menyebut pencantuman namanya dalam daftar tersebut sebagai keputusan yang keliru dan menyatakan akan segera mengambil langkah untuk menentang serta mengoreksi penetapan tersebut.

Baidu juga menolak keras keputusan Pentagon.

"Anggapan bahwa Baidu adalah perusahaan militer sama sekali tidak berdasar. Kami akan menggunakan seluruh opsi yang tersedia untuk meminta nama perusahaan dihapus dari daftar tersebut," kata Baidu.

Sejumlah perusahaan lain yang juga muncul untuk pertama kalinya dalam daftar tersebut antara lain BOE Technology Group, Tianma Microelectronics, TP-Link Technologies, CALB Group, EVE Energy, Zhongji Innolight, JA Solar Technology, dan Trina Solar.

Sebaliknya, beberapa perusahaan dihapus dari daftar, termasuk dua entitas yang terkait dengan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Namun, anak usaha CNOOC, China BlueChemical Limited, justru ditambahkan ke dalam daftar baru tersebut.Persaingan AS-Tiongkok Makin Sengit

Pentagon menjelaskan bahwa perusahaan dapat dihapus dari daftar bukan karena pemerintah AS yang menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan militer Tiongkok, melainkan karena perusahaan tidak lagi beroperasi di Amerika Serikat atau mengalami perubahan identitas korporasi.

Menurut Pentagon, perusahaan-perusahaan yang masuk daftar memenuhi kriteria sebagai "perusahaan  yang terhubung dengan militer Tiongkok" dan masih memiliki aktivitas di Amerika Serikat.

Meski demikian, perusahaan tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghapusan dari daftar tersebut.

Perusahaan pengurutan genetik asal Tiongkok, Novogene, mengatakan telah menjalin komunikasi dengan otoritas AS untuk meminta namanya dihapus dari daftar.

"Kami telah menjelaskan kepada otoritas terkait di Amerika Serikat bahwa perusahaan merupakan entitas swasta yang independen. Kami berharap kesalahpahaman mengenai perusahaan dapat diluruskan melalui dialog dengan pihak berwenang," kata Novogene.

Ketua Komite Khusus DPR AS untuk Urusan Tiongkok, John Moolenaar, mengatakan bahwa daftar terbaru tersebut menjadi peringatan bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat Amerika Serikat.

"Perusahaan-perusahaan Tiongkok ini bekerja sama dengan militer Tiongkok dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat," katanya.

Pentagon juga memasukkan produsen peralatan telekomunikasi Baicells ke dalam daftar tersebut.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan itu sempat menjadi subjek penyelidikan FBI dan Departemen Perdagangan AS.

Dalam dokumen yang disampaikan ke Bursa Hong Kong, NIO mengatakan bahwa pembatasan pengadaan pemerintah AS tidak akan berdampak pada bisnis perusahaan. Alibaba juga menyatakan bahwa pencantuman namanya dalam daftar tersebut tidak akan memengaruhi operasional perusahaan di Amerika Serikat maupun pasar global lainnya.

Selain berpotensi membatasi akses ke kontrak pemerintah, pencantuman dalam daftar Pentagon juga dapat memengaruhi persepsi pemasok Departemen Pertahanan AS dan lembaga pemerintah lainnya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Pakar Tiongkok dari Foundation for Defense of Democracies di Washington, Craig Singleton, mengatakan daftar terbaru itu menunjukkan bahwa persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin sengit dan meluas ke sektor teknologi.

"Washington tidak lagi melihat perusahaan-perusahaan ini sebagai entitas yang berdiri sendiri. Amerika Serikat kini memandang seluruh rantai teknologi Tiongkok sebagai arena persaingan strategis," ujarnya. (ARF)