JAKARTA - Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5% pada 2026 seiring meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal akibat program belanja pemerintah yang ambisius dan membengkaknya biaya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang berada pada kisaran 5,4% hingga 6%.

Dikutip dari Reuters, dalam laporannya yang dirilis pada Kamis (11/6), Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini juga menghadapi tekanan akibat arus keluar modal yang besar.

Kondisi tersebut turut menekan nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang sejarah dan memicu pelemahan pasar saham di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana belanja pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bank Dunia, proyeksi tersebut mencerminkan hasil ekonomi terkini yang lebih baik dari perkiraan dan percepatan penyerapan belanja pemerintah, bukan karena membaiknya kondisi eksternal.

Namun, lembaga tersebut menilai pencapaian target pertumbuhan masih sangat bergantung pada efektivitas stimulus fiskal dalam mendorong konsumsi masyarakat.

Bank Dunia menyebut proyeksi tersebut didorong oleh capaian ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan dan percepatan belanja pemerintah, bukan oleh perbaikan lingkungan eksternal maupun berkurangnya risiko ekonomi.

Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan pada stimulus fiskal mengandung risiko karena ruang fiskal pemerintah relatif terbatas.

Lembaga tersebut juga menyoroti kenaikan harga minyak yang meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, sementara pelemahan rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri.

"Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi, sementara depresiasi rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri," tulis Bank Dunia.

Karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan kebijakan subsidi bahan bakar guna meredakan tekanan terhadap fiskal negara.

Selama ini pemerintah mempertahankan harga bahan bakar melalui dukungan APBN sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Namun, pada pekan ini pemerintah menaikkan harga dua jenis BBM yang banyak digunakan masyarakat, langkah tersebut dipandang oleh sejumlah analis sebagai penyesuaian arah kebijakan subsidi energi.

Bank Dunia juga mengingatkan bahwa subsidi yang diberikan secara luas cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.

Di Indonesia, kebijakan harga BBM merupakan isu yang sangat sensitif secara politik dan kerap memicu gelombang protes ketika harga dinaikkan.

Menurut Bank Dunia, lonjakan harga minyak saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereformasi sistem subsidi energi dan mengalihkan dukungan ke program yang lebih tepat sasaran.

Lembaga tersebut merekomendasikan perluasan bantuan langsung kepada 40% rumah tangga berpendapatan terendah serta mengalokasikan penghematan anggaran untuk perlindungan sosial dan investasi produktif. (ARF)