JAKARTA - Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5% pada 2026 seiring meningkatnya tekanan fiskal akibat program belanja pemerintah yang ambisius dan membengkaknya biaya subsidi BBM setelah lonjakan harga minyak yang dipicu perang Iran.

Menurut laporan CNA (14/6), proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,4% hingga 6%.

Bank Dunia menilai tekanan terhadap ekonomi Indonesia semakin meningkat sepanjang tahun ini. Arus keluar modal yang besar telah mendorong rupiah melemah hingga mendekati level terendah sepanjang sejarah, sementara pasar saham terkoreksi lebih dari 30% akibat kekhawatiran investor terhadap rencana belanja besar Presiden Prabowo Subianto dan membengkaknya subsidi energi yang ditanggung anggaran negara.

"Proyeksi 2026 mencerminkan hasil kuartal I yang lebih kuat dari perkiraan serta percepatan belanja publik di awal tahun, bukan karena lingkungan eksternal yang lebih kondusif atau penilaian risiko yang lebih rendah," tulis Bank Dunia, dikutip dari CNA (14/6).

Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan sangat bergantung pada kemampuan stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong konsumsi masyarakat. Namun, strategi tersebut juga membawa risiko karena ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan belanja dinilai semakin terbatas.

Selain itu, Bank Dunia menilai kenaikan harga minyak telah meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi. Pada saat yang sama, pelemahan rupiah juga membuat biaya pembayaran utang luar negeri menjadi lebih mahal.

Menurut laporan CNA (14/6), Bank Dunia mendorong pemerintah Indonesia untuk secara bertahap menyesuaikan subsidi BBM guna mengurangi tekanan terhadap keuangan negara yang terus meningkat.

Selama ini pemerintah menggunakan anggaran negara untuk menjaga harga bahan bakar tetap stabil sebagai upaya mempertahankan dukungan publik. Pada awal pekan ini, pemerintah menaikkan harga dua jenis bensin yang banyak digunakan masyarakat hingga 32%, langkah yang dinilai sejumlah analis sebagai penyesuaian arah kebijakan energi.

Bank Dunia memperingatkan bahwa subsidi yang diberikan secara luas cenderung lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi dibandingkan kelompok masyarakat yang rentan.

Harga BBM merupakan isu yang sangat sensitif secara politik di Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar dalam beberapa kesempatan telah memicu aksi protes di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa.

Menurut laporan CNA (14/6), lonjakan harga minyak saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereformasi program subsidi energi dan mengalihkan bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Bank Dunia merekomendasikan pemberian bantuan tunai kepada 40% rumah tangga termiskin serta penggunaan penghematan anggaran untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan investasi produktif. (SA)