JAKARTA - Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump dilaporkan sempat menyiapkan rencana operasi militer darat ke Iran untuk merebut cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi. Namun rencana tersebut akhirnya dihentikan karena dinilai berisiko memicu eskalasi konflik, pembalasan besar dari Iran, serta potensi korban jiwa yang signifikan dari pihak AS.

Menurut laporan CNN yang dikutip pada (14/6), Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine melakukan kunjungan rahasia ke markas Komando Pusat AS (CENTCOM) di Tampa, Florida, pada 19 Mei. Kunjungan itu dilakukan untuk menerima pengarahan langsung terkait opsi pengerahan pasukan darat ke Iran guna mengamankan uranium yang diperkaya tingkat tinggi, yang merupakan komponen utama dalam pembuatan senjata nuklir.

Pengarahan tersebut disebut berlangsung sangat mendesak hingga Caine harus meninggalkan pertemuan pejabat senior NATO di Brussel dan segera kembali ke Amerika Serikat untuk pembahasan lanjutan. Tingkat urgensi ini menunjukkan bahwa pemerintahan AS saat itu berada sangat dekat dengan pertimbangan persetujuan operasi militer berisiko tinggi tersebut.

Setelah menerima laporan tersebut, Presiden Donald Trump mengevaluasi sejumlah opsi operasi militer. Namun, ia memutuskan menunda rencana itu setelah menerima peringatan bahwa operasi darat ke Iran dapat memicu respons keras dari Teheran, memperluas konflik di Timur Tengah, serta mengganggu stabilitas ekonomi global. Trump juga disebut mempertimbangkan risiko besar korban jiwa dari pihak militer AS.

Juru bicara Joint Staff menolak memberikan komentar terkait persiapan operasi tersebut.

Rencana operasi ini muncul di tengah pernyataan Trump yang menyebut AS dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait program nuklir Iran, termasuk pembahasan pembukaan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Trump bahkan menyatakan pada Kamis bahwa kesepakatan antara kedua negara berpotensi segera ditandatangani dalam waktu dekat.

Meski demikian, pembahasan opsi operasi darat ini menunjukkan bahwa AS sempat berada pada tingkat eskalasi militer yang sangat serius. Sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebut risiko operasi ini sangat tinggi, sehingga keputusan Trump untuk tidak memberikan persetujuan dinilai sebagai langkah yang wajar.

Di sisi lain, Iran disebut telah menyiapkan opsi respons ekonomi apabila negosiasi gagal dan konflik kembali pecah.

Menurut laporan CNN (14/6), Teheran mempertimbangkan penggunaan kelompok Houthi di Yaman untuk menutup Selat Bab al-Mandab, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia.

Dalam proses negosiasi, pejabat senior AS menyebut Washington meminta Iran untuk menghancurkan dan memindahkan seluruh material nuklirnya, membongkar program nuklir, membuka Selat Hormuz, serta menghentikan pendanaan terhadap kelompok proksi bersenjata. Sebagai imbalannya, Iran akan memperoleh pelonggaran sanksi ekonomi.

Namun, versi Iran berbeda. Media pemerintah Iran menyebut Teheran menolak menyerahkan pengelolaan Selat Hormuz dan menuntut pencairan dana Iran yang dibekukan senilai sekitar US$24 miliar sebagai bagian dari kesepakatan.

Cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi menjadi fokus utama kebijakan AS terhadap Iran. Hingga kini, upaya untuk mengamankan material tersebut belum berhasil, baik melalui jalur diplomasi maupun opsi militer.

Menurut laporan CNN (14/6), Iran memiliki sekitar 970 pon uranium yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata nuklir. Material tersebut tersebar di fasilitas utama seperti Isfahan, Natanz, dan Fordow yang berada jauh di bawah tanah dan dilindungi sistem terowongan kompleks.

Kekecewaan Trump disebut meningkat karena Iran terus menunda kesepakatan yang mengharuskan pengurangan atau penyerahan stok uranium tersebut.

Para pakar nuklir menilai operasi militer AS akan sangat sulit dilakukan, termasuk untuk menemukan, memverifikasi, dan memindahkan seluruh material tersebut secara aman dalam kondisi konflik. Material itu diyakini masih berbentuk gas, sebagaimana terakhir diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Juni 2025.

Iran kemudian menutup akses inspeksi internasional setelah serangan udara gabungan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya. Serangan tersebut merusak sejumlah fasilitas, namun tidak menghancurkan seluruh material nuklir yang masih tersimpan di jaringan terowongan bawah tanah.

Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi memperingatkan bahwa cadangan uranium Iran saat ini secara teoritis cukup untuk menghasilkan hingga 10 bom nuklir apabila dipersenjatai.

Komunitas intelijen AS disebut memiliki pemahaman yang kuat mengenai lokasi material tersebut melalui pengawasan udara yang berkelanjutan. Selain uranium tingkat tinggi, Iran juga memiliki stok material tingkat rendah yang dapat digunakan untuk pembuatan “bom kotor” (dirty bomb) yang berpotensi menimbulkan kerusakan luas.

Namun demikian, fokus utama negosiasi tetap pada uranium yang diperkaya tinggi karena paling dekat dengan level senjata nuklir.

Operasi untuk mengamankan uranium tersebut diperkirakan membutuhkan ratusan pasukan operasi khusus AS serta kehadiran militer dalam skala besar di wilayah Iran. Salah satu sumber menyebut misi tersebut pada dasarnya menyerupai operasi invasi karena harus menyisir jaringan terowongan bawah tanah yang kompleks.

Penilaian militer AS menempatkan operasi ini pada tingkat risiko “tinggi hingga ekstrem”, yang berarti tetap berpotensi menimbulkan korban besar meskipun misi berhasil dilakukan.

Seorang pejabat senior AS juga mengakui bahwa proses pemindahan uranium akan menjadi tantangan teknis yang sangat kompleks. Material tersebut bersifat sangat sensitif dan tidak dapat dipindahkan secara sederhana tanpa prosedur khusus.

Selain risiko militer, eskalasi konflik juga berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan global apabila kelompok Houthi menutup Selat Bab al-Mandab. Kondisi ini dapat memperburuk tekanan ekonomi global.

Sumber intelijen AS menyebut Iran hingga saat ini belum mendorong Houthi untuk melakukan eskalasi besar karena masih ingin menjaga ruang diplomasi. Namun opsi tersebut tetap terbuka jika negosiasi gagal total dan konflik kembali meningkat.

Risiko terbesar bagi pasukan AS dalam skenario operasi darat ini berasal dari jebakan di terowongan bawah tanah, rudal darat-ke-udara, rudal bahu-panggul, serta ancaman drone dan rudal balistik yang masih dimiliki Iran dalam jumlah signifikan.

Pejabat Pentagon sebelumnya juga memperingatkan bahwa konflik militer jangka panjang dengan Iran dapat menguras persediaan senjata AS dan menurunkan kesiapan militer secara keseluruhan.

Meski sempat dipertimbangkan, Presiden Trump kembali menegaskan keraguannya terhadap opsi tersebut. Ia menyebut uranium Iran terkubur sangat dalam di bawah pegunungan sehingga hampir tidak mungkin dijangkau. “Tidak ada yang bisa mendekatinya karena itu terkubur di bawah gunung,” kata Trump. (SA)