JAKARTA – Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah Trump dan Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz, sebagai bagian dari kesepakatan damai.

Meski sentimen global membaik, pelaku pasar kini kembali mencermati prospek fiskal Indonesia, yang diyakini jadi penentu arah nilai tukar rupiah berikutnya.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,91% ke level Rp17.698 per dolar AS pada perdagangan Senin (15/6) hingga pukul 10.30 WIB. Namun sejak awal tahun, nilai tukar rupiah masih melemah lebih dari 6% terhadap dolar AS.

Senior Currency Analyst MUFG Global Markets Research, Michael Wan, mengatakan kesepakatan AS dan Iran meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global.

Sentimen positif ini telah mendorong harga minyak mentah Brent turun ke sekitar US$84 per barel, serta dinilai ikut meningkatkan minat investor terhadap aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang di Asia.

Wan menambahkan, rupiah berpotensi pulih dari sebagian pelemahannya sejak awal tahun. Pasalnya, kata Wan, rupiah termasuk salah satu mata uang Asia yang paling tertekan akibat konflik AS dan Iran.

“Untuk mata uang yang sebelumnya tertekan seperti rupiah, rupee India, dan peso Filipina, sebagian pelemahan dapat mulai berbalik. Namun faktor domestik juga akan sangat menentukan apakah penguatan tersebut dapat bertahan lama,” tulis Wan dalam catatan yang disampaikan kepada investor pada Senin (15/5).

Menurut Wan, pembukaan kembali Selat Hormuz memang dapat mengurangi tekanan eksternal terhadap rupiah. Namun perhatian pasar kini beralih ke faktor domestik, khususnya kesanggupan pemerintah dalam menjaga ketahanan fiskal Indonesia.

“Bank Indonesia telah mengambil sikap yang lebih agresif dan hal ini menjadi dukungan bagi rupiah. Namun perlu dilihat apakah kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia dapat diatasi,” imbuh Wan.

Selain itu, Wan menambahkan eksekusi dalam kesepakatan damai antara AS dan Iran juga akan menentukan arah mayoritas mata uang terhadap dolar. Terutama terkait pelonggaran sanksi terhadap Iran, hingga mekanisme pengaturan jalur pelayaran global di Selat Hormuz. (KR)