JAKARTA - Partai berkuasa Jepang terus mengarahkan pembahasan pada rencana penghapusan pajak penjualan untuk produk makanan menjadi 0%, meski muncul usulan pemangkasan yang lebih kecil menjadi 1% yang dinilai lebih mudah diterapkan pelaku usaha.

“Sejauh diskusi yang saya dengar, semuanya masih berpusat pada nol,” kata Ketua Subkomite Kebijakan Pajak Partai Liberal Demokrat (LDP), Daishiro Yamagiwa, kepada wartawan usai rapat pada Senin.

“Tidak ada pembicaraan tentang 1%,” seperti dikutip Bloomberg.

Partai penguasa sebelumnya berkomitmen mempercepat pembahasan terkait penghentian sementara pajak makanan selama dua tahun dengan tujuan merealisasikan kebijakan tersebut.

“Banyak peserta menekankan pentingnya menghormati komitmen tersebut,” ujar Yamagiwa.

Meski demikian, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Kalangan ritel menyoroti kebutuhan pembaruan sistem kasir dan akuntansi yang memerlukan waktu serta biaya tambahan jika tarif pajak diubah.

Kekhawatiran tersebut memicu perdebatan dalam kelompok lintas partai, yang mendorong opsi tarif 1% sebagai solusi yang lebih praktis karena membutuhkan penyesuaian sistem yang lebih terbatas.

Di sisi lain, penghapusan pajak makanan berpotensi kembali memunculkan kekhawatiran investor terhadap disiplin fiskal pemerintah Jepang. Kementerian Keuangan Jepang memperkirakan kebijakan tarif 0% untuk makanan dapat mengurangi penerimaan negara sekitar ¥5 triliun atau setara US$31 miliar per tahun.

Takaichi sebelumnya kembali menegaskan dukungannya terhadap proposal tersebut. Saat menjawab pertanyaan di parlemen awal bulan ini, ia menyatakan tetap berkomitmen menjalankan janji kampanye terkait tarif pajak 0% untuk makanan.

Yamagiwa mengatakan rapat terbaru juga memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut dia, sejumlah anggota parlemen mendorong percepatan penerapan skema kredit pajak yang dapat dikembalikan kepada masyarakat. Sementara itu, sebagian lainnya meminta pemerintah menyiapkan dukungan bagi sektor pertanian, perikanan, dan restoran yang berpotensi terdampak jika pajak makanan dihentikan sementara.(DH)