Damai Iran-Amerika ditandatangani Jumat, negara NATO siap cabut sanksi

Selasa, 16 Juni 2026

image

JAKARTA - Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung hampir empat bulan. Kedua negara menyatakan penghentian permanen seluruh operasi militer di berbagai front, termasuk di Lebanon.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang berperan sebagai mediator, mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi dan menyepakati kerangka perdamaian.

“Setelah pembicaraan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah TERCAPAI,” tulis Sharif melalui platform X, seperti dikutip CNBC.

“Upacara penandatanganan resmi akan berlangsung pada hari Jumat, 19 Juni di Swiss,” lanjutnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengonfirmasi tercapainya kesepakatan tersebut melalui Truth Social.

“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai,” tulis Trump.

Dalam pernyataan yang sama, Trump mengumumkan pencabutan blokade laut terhadap Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran energi terpenting di dunia.

“Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan, bersamaan dengan itu, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat,” tulis Trump.

Trump menegaskan Selat Hormuz akan kembali beroperasi setelah penandatanganan resmi perjanjian pada Jumat mendatang.

“Dengan dibukanya Selat setelah penandatanganan Kesepakatan pada hari Jumat, untuk keperluan pembersihan ranjau, minyak akan mengalir kembali di kedua ujungnya untuk Kawasan ini, dan Dunia!”

Di Teheran, seperti dikutip CNBC, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan telah merampungkan nota kesepahaman yang menjadi dasar penghentian perang. Pemerintah Iran menyebut seluruh operasi militer akan dihentikan secara permanen, sementara blokade laut terhadap negara tersebut juga dicabut.

Meski demikian, Iran menegaskan pembahasan menuju perjanjian final baru akan dilanjutkan setelah Washington memenuhi komitmen awal yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut.

Media pemerintah Iran menyebut Amerika Serikat “dipaksa menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang.” Sementara Kementerian Luar Negeri Iran tetap menyatakan Amerika Serikat dan Israel bertanggung jawab atas ketidakstabilan yang terjadi di kawasan selama konflik berlangsung.

Kesepakatan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai negara. Qatar menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi langkah penting untuk menjaga kebebasan navigasi dan memperkuat stabilitas ekonomi global.

Respons Negara NATO

Negara-negara anggota NATO, seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia juga menyatakan kesiapan untuk mencabut sanksi terhadap Iran apabila negara tersebut mengambil langkah konkret terkait program nuklirnya.

“Iran tidak boleh pernah memperoleh senjata nuklir. Kami siap bekerja sama dengan AS, Iran, dan IAEA untuk mencapai tujuan ini,” demikian pernyataan bersama para pemimpin negara tersebut.

Sebelumnya, media Iran melaporkan kedua negara telah menyusun draf nota kesepahaman setebal 14 halaman yang mencakup pencabutan sanksi minyak oleh AS dan komitmen Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 30 hari.

Kesepakatan damai ini sempat menghadapi risiko setelah militer Israel melaporkan serangan proyektil dari kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Serangan balasan Israel ke Beirut memicu reaksi Trump yang meminta seluruh pihak menahan diri.

Penutupan Selat Hormuz sejak pecahnya konflik pada Februari lalu telah mengganggu pasokan minyak, gas, pupuk, dan berbagai komoditas strategis lainnya. Gangguan tersebut mendorong kenaikan harga energi global dan meningkatkan kekhawatiran terhadap risiko stagflasi.

Tekanan inflasi mulai terlihat di sejumlah negara besar. Inflasi tahunan Amerika Serikat mencapai 4,2% pada Mei, level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Wakil Presiden AS JD Vance menilai kesepakatan tersebut akan membantu menurunkan biaya energi dan meredakan tekanan terhadap konsumen.

“Saya tahu bahwa mereka menderita akibat harga gas yang tinggi, Presiden tentu saja sangat prihatin dengan fakta itu,” kata Vance kepada Fox News.

“Yang akan kita lakukan adalah menurunkan biaya energi, bukan hanya sekarang tetapi untuk jangka panjang.”(DH)