JAKARTA - Kesepakatan kerangka antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak Februari mencakup pembentukan Reconstruction and Development Fund (RDF) swasta senilai US$300 miliar.

Lebih dari separuh dana tersebut telah memperoleh komitmen pendanaan dari investor global, menurut sumber yang mengetahui langsung perundingan tersebut.

Seperti dikutip Reuters, dana tersebut dirancang sebagai insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran untuk merampungkan kesepakatan final yang dijadwalkan ditandatangani pada Jumat.

Sumber tersebut mengatakan seluruh dana akan berasal dari sektor swasta tanpa melibatkan dana pemerintah maupun hibah.

Keberadaan dana tersebut sebelumnya telah dilaporkan. Namun, Reuters mengungkap untuk pertama kalinya bahwa lebih dari setengah target pendanaan telah memperoleh komitmen investasi sebelum kesepakatan final diteken.

Pejabat AS dan Iran pada Minggu menyatakan kedua negara telah menyepakati kerangka kerja untuk mengakhiri perang yang pecah setelah serangan militer AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Kesepakatan itu juga mencakup penghentian blokade AS terhadap Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan minyak dan gas dunia.

Sumber tersebut mengatakan dana yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund itu bukan program rekonstruksi atau kompensasi perang.

Dana tersebut dirancang sebagai kendaraan investasi untuk mendorong masuknya modal asing ke Iran setelah puluhan tahun negara itu terisolasi dari pasar modal global akibat sanksi internasional.

Perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, negara-negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika disebut telah menyatakan komitmen pendanaan. Investasi akan difokuskan pada sektor energi, logistik, manufaktur, transportasi, serta proyek infrastruktur.

Presiden AS Donald Trump menepis anggapan bahwa dana tersebut merupakan investasi pemerintah AS.

"Kami tidak berinvestasi, kami tidak akan mengeluarkan 10 sen pun," kata Trump di sela-sela KTT G7 di Prancis.

"Saya rasa mereka tidak akan melakukannya untuk sementara waktu sampai mereka memahami perilakunya. Ini soal perilaku, tetapi kami tidak berinvestasi,"ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance dalam wawancara dengan CBS menyatakan Iran dapat memperoleh akses ke dana rekonstruksi senilai US$300 miliar yang didukung negara-negara Teluk apabila mematuhi kesepakatan dengan Washington.

Sumber senior Iran mengatakan Teheran sebelumnya meminta kompensasi perang sebesar US$400 miliar kepada AS. Namun, Washington menolak permintaan tersebut sehingga muncul gagasan pembentukan dana investasi sebagai alternatif.

Menurut sumber tersebut, negara-negara kawasan akan berkontribusi melalui berbagai mekanisme, termasuk penyediaan pinjaman, pembukaan jalur kredit, dan pembiayaan langsung untuk pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang. Proyek yang menjadi prioritas antara lain kompleks baja Mobarakeh, kilang minyak, bandara, dan berbagai infrastruktur strategis lainnya.

Iran selama empat dekade terakhir hampir tidak menerima investasi asing langsung dalam jumlah signifikan akibat sanksi ekonomi yang membatasi akses negara tersebut ke pasar keuangan global. Padahal, Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat secara global.

Selain itu, negara tersebut memiliki populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan basis industri yang relatif beragam serta potensi besar di sektor petrokimia, pertambangan, pariwisata, dan pertanian.

Sumber yang mengetahui isi kesepakatan menegaskan dana investasi tersebut terpisah dari pembahasan mengenai pencabutan sanksi AS dan pelepasan aset negara Iran yang dibekukan di luar negeri. Kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan dan jadwal implementasi yang berbeda.

Dana tersebut baru akan dibentuk setelah kesepakatan final tercapai. Memorandum of Understanding (MoU) yang akan ditandatangani menjadi kerangka kerja selama 60 hari bagi Iran dan para investor untuk menyusun proyek-proyek yang akan dibiayai.

"Itu hanya akan dibuat setelah kesepakatan final ditandatangani," kata sumber tersebut.

"Selama 60 hari ini, administrator dana akan bekerja sama dengan warga Iran dan investor untuk merencanakan dan menentukan ruang lingkup proyek."

Sumber tersebut juga menyebut perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat termasuk di antara pihak yang telah menyatakan komitmen pendanaan, meski menolak mengungkap daftar lengkap investor.

Selama masa 60 hari tersebut, negosiator AS dan Iran akan melanjutkan pembahasan mengenai isu nuklir, pencabutan sanksi, dan keamanan kawasan sebelum mencapai kesepakatan final.(DH)