WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela kesepakatan yang dicapai dengan Iran dan mengecam para pengkritiknya di tengah munculnya perdebatan mengenai hasil negosiasi terbaru antara kedua negara.

Dikutip dari The Guardian, Trump menyebut pihak-pihak yang menilai dirinya tidak cukup tegas terhadap Iran sebagai orang yang iri, berniat buruk, atau bodoh.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah tokoh Partai Republik mengkritik kesepakatan yang dicapai pemerintahannya dengan Teheran. Mereka menilai hasil negosiasi tersebut bahkan tidak lebih baik dibandingkan dengan perjanjian nuklir yang disepakati pemerintahan Barack Obama pada 2015.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan para pengkritiknya mengabaikan dampak positif kesepakatan tersebut terhadap pasar keuangan dan harga minyak.

"Orang-orang bodoh yang berpikir saya tidak cukup tegas terhadap Iran, ketika pasar saham baru saja mencetak rekor tertinggi dan harga minyak turun, adalah orang yang iri, berniat buruk, atau bodoh," tulis Trump.

Sementara itu, negosiator utama Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang setelah berakhirnya masa transisi selama 60 hari.

Pernyataan tersebut memicu perhatian pelaku pasar energi mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas dunia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) Rafael Grossi mengatakan lembaganya siap memulai pembahasan teknis terkait implementasi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

Kesepakatan tersebut mencakup pengenceran stok uranium Iran di bawah pengawasan IAEA.

Grossi mengatakan penandatanganan memorandum menjadi langkah awal sebelum pembahasan teknis dimulai.

"Kami akan mulai berdiskusi dengan rekan-rekan dari Amerika Serikat dan Iran untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan," ujar Grossi kepada wartawan di Jenewa.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel,Gideon Saar, mengatakan akan memutus seluruh komunikasi dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas.

Saar menuduh Kallas bersikap tidak adil terhadap Israel setelah muncul laporan yang menyebut pejabat Uni Eropa tersebut membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan sistem apartheid yang pernah diterapkan di Afrika Selatan. (ARF)