JAKARTA - Pemerintah Thailand kembali menghidupkan proyek Land Bridge senilai 1 triliun baht atau sekitar US$30 miliar yang dirancang sebagai jalur alternatif bagi arus perdagangan yang selama ini bergantung pada Selat Malaka.

Seperti dikutip Reuters, Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mendorong percepatan proyek tersebut setelah perang Iran dan penutupan Selat Hormuz kembali menyoroti kerentanan rantai pasok global terhadap jalur pelayaran strategis.

Proyek Land Bridge akan menghubungkan dua pelabuhan laut dalam baru, yakni Chumphon di Teluk Thailand dan Ranong di pesisir Laut Andaman. Kedua pelabuhan tersebut akan dihubungkan melalui jalur kereta api, jalan raya, dan infrastruktur logistik sepanjang sekitar 90 kilometer yang membelah Semenanjung Thailand.

Pemerintah Thailand mengklaim koridor logistik tersebut dapat memangkas biaya logistik hampir 30% dan mempercepat waktu pengiriman hingga 14 hari untuk kargo yang bergerak antara China Selatan dan pelabuhan-pelabuhan di Samudra Hindia yang melayani Asia Selatan serta Timur Tengah.

Di pusat proyek terdapat jalur kereta standar yang dirancang mampu menangani hingga 20 juta TEU per tahun. Infrastruktur tersebut juga akan terhubung dengan jaringan kereta nasional, jalan tol, dan sistem transportasi Thailand lainnya.

Direktur Jenderal Office of Transport and Traffic Policy and Planning Thailand, Jiraroth Sukolrat, mengatakan pemerintah membidik pasar transshipment yang selama ini mendominasi aktivitas pelabuhan di Selat Malaka.

"Kami ingin merebut sebagian dari 80% pangsa pasar ini, khususnya segmen pemasok pakan ternak," kata Jiraroth.

Menurut perhitungan pemerintah, pengiriman barang menggunakan kapal feeder antara Teluk Thailand dan Laut Andaman dapat memangkas biaya sekitar 10% dan mempercepat waktu pengiriman hingga enam hari dibandingkan rute melalui Singapura.

Tantangan ekonomi dan penolakan warga

Meski menawarkan efisiensi logistik, sejumlah analis menilai proyek tersebut masih menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran utama antara Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa.

"Jembatan darat ini pada akhirnya dapat...muncul sebagai aset keamanan nasional modular yang bertujuan untuk mengamankan jalur energi lokal dan meningkatkan kemampuan ekspor Thailand sendiri ke Barat," ujar Eugene Mark dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

Mark menilai model logistik yang mengharuskan barang dibongkar dari kapal, dipindahkan melalui jalur darat, lalu dimuat kembali ke kapal lain masih menjadi hambatan utama.

"Membuktikan bahwa model penanganan ganda ini benar-benar dapat bersaing dengan transit tanpa hambatan melalui Selat Malaka masih merupakan rintangan utama," katanya.

Selain tantangan ekonomi, proyek tersebut juga menghadapi penolakan dari masyarakat lokal di sepanjang koridor pembangunan. Warga khawatir proyek berskala besar itu mengganggu aktivitas perikanan, pertanian, dan lingkungan hidup yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama.

"Secara pribadi, saya sama sekali tidak ingin hal itu terjadi," kata nelayan Ranong, Chaiyaporn Arunrasamee.

Di Distrik Phato yang dikenal sebagai sentra durian dan kopi, sebagian warga mempertanyakan urgensi pembangunan kawasan industri baru.

"Industri durian di kampung halaman saya saja menghasilkan sekitar 10 miliar baht per tahun tanpa perlu membangun apa pun yang baru," ujar pengusaha kopi Chalermchart Seekhiao. (DH)