JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba, Khamenei mengungkapkan dirinya sempat memiliki pandangan berbeda terhadap nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang baru ditandatangani antara Teheran dan Washington. Namun, ia akhirnya memberikan persetujuan setelah mendapat jaminan dari pemerintah Iran bahwa kepentingan nasional akan tetap terlindungi.

Seperti dikutip Al Jazeera, dalam pernyataan tertulis yang dikutip media pemerintah Iran pada Kamis, Khamenei menyebut dirinya memiliki "pandangan yang berbeda" terkait kesepakatan tersebut. Meski demikian, ia menyetujui langkah itu setelah Presiden Masoud Pezeshkian dan para pejabat Iran berjanji menjaga "hak-hak bangsa Iran dan front perlawanan" serta bersedia bertanggung jawab atas implementasi perjanjian.

Khamenei juga memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengajukan tuntutan tambahan dalam proses negosiasi.

"Jika pihak Amerika ingin bersikap serakah, mereka (para pemimpin Iran) tidak akan menerimanya," kata Khamenei.

Ia juga mendukung kelanjutan dialog langsung dengan Washington.

"Jelas bahwa perundingan tatap muka yang akan digelar di masa mendatang tidak berarti menerima pandangan musuh," ujarnya.

Pernyataan Khamenei muncul ketika masih terdapat ketidakpastian mengenai kehadiran delegasi Iran dalam perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat di Swiss yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat.

Kantor berita semi-resmi Tasnim, melaporkan Teheran belum mengambil keputusan final terkait pengiriman delegasi dan masih melakukan konsultasi internal. Namun, Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan pembicaraan tersebut diperkirakan tetap berlangsung sesuai jadwal.

Nota kesepahaman itu ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian setelah kedua negara mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang pecah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Perundingan lanjutan diperkirakan akan membahas sejumlah isu krusial, termasuk pencabutan sanksi terhadap Iran, program nuklir Teheran, serta perkembangan situasi keamanan di Lebanon.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Kamis menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Lebanon selatan dalam waktu dekat. Sementara itu, Trump menyatakan kesepakatan tersebut mengharuskan "gencatan senjata penuh di semua front", termasuk di Lebanon serta antara Israel dan Hizbullah.

Kesepakatan itu juga memberikan waktu hingga 60 hari bagi para negosiator untuk mencapai perjanjian final terkait program nuklir Iran.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Mariano Grossi, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tersebut dan menawarkan dukungan teknis untuk proses verifikasi aktivitas nuklir Iran.

"Sekarang kami akan duduk bersama rekan-rekan dari Amerika Serikat dan Iran untuk mulai merumuskan langkah-langkah konkret yang harus diambil. Saya kira keberadaan nota kesepahaman ini merupakan hal yang baik. Kini pekerjaan teknis dimulai," kata Grossi.

Pasar Energi Mulai Pulih

Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran mulai membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz, jalur distribusi energi strategis yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Di sisi lain, Amerika Serikat mengakhiri blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz tidak akan dikenakan biaya lintas selama 60 hari ke depan. Namun, kapal tetap diwajibkan mengajukan izin kepada otoritas maritim Iran dan mengikuti rute yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan pelayaran.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) juga menyatakan pasukan AS tidak lagi menghalangi kapal yang berlayar menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman.

Meredanya ketegangan mendorong sejumlah negara menyesuaikan peringatan perjalanan mereka. Inggris tidak lagi melarang perjalanan non-esensial ke sejumlah negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait.

Sementara itu, Kuwait Petroleum Corporation mencabut seluruh status force majeure yang diterbitkan selama konflik berlangsung. Perusahaan tersebut menargetkan produksi minyak meningkat menjadi dua juta barel per hari dalam sepekan seiring pulihnya arus pelayaran melalui Selat Hormuz.(DH)