JAKARTA – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapenbi) menolak wacana moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, serta meminta program tetap dilanjutkan beroperasi selama libur sekolah.

Ketua Umum Gapenbi, Alven Stony, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat konsolidasi nasional yang dihadiri 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

“Gapenbi menegaskan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo,” ujar Alven dalam konferensi pers, yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6).

Inti dari delapan aspirasi itu, mencakup sikap pengusaha pengelola dapur MBG yang menolak moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga desakan agar pemerintah melibatkan pengusaha dalam mengambil keputusan dalam program ini.

Menurut Alven, moratorium dana tata kelola baru yang dilakukan oleh pimpinan BGN baru, berpotensi menimbulkan dampak sistemik bagi mitra, relawan, pelaku UMKM, serta pemasok bahan pangan untuk dapur MBG.

Di samping itu, Alven juga menilai penghentian operasi SPPG selama masa libur sekolah, justru tak mengakomodasi kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil dan balita.

Terkait dengan sejumlah aturan baru dari BGN yang disampaikan lewat Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026, Alven menegaskan banyak hal yang bertentangan kesepakatan awal antara pemerintah dan pengelola SPPG.

Menurut Alven, perubahan kebijakan semestinya dilakukan melalui adendum agar tidak menimbulkan persoalan hukum, atas kesepakatan yang telah dibuat bersama mitra program prioritas ini.

“Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra,” jelas Alven.

Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, pemerintah Indonesia memang akan menghentikan program MBG selama masa libur sekolah. Keputusan ini dalam rangka efisiensi anggaran, serta evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan oleh BGN. (KR)