WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membela memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang antara AS, Israel, dan Iran.

Dikutip dari Al Jazeera, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Jumat (19/6) di tengah kritik dari sejumlah politikus dari Partai Demokrat maupun Republik yang menilai kesepakatan tersebut belum menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang memicu konflik.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Wakil Presiden AS JD Vance membatalkan kunjungannya ke Swiss, yang semula dijadwalkan untuk memulai perundingan lanjutan terkait implementasi kesepakatan tersebut.

Penundaan tersebut memunculkan keraguan terhadap keberlangsungan MoU yang baru ditandatangani sehari sebelumnya, terutama di tengah berlanjutnya konflik di Lebanon yang berpotensi mengganggu implementasi kesepakatan tersebut.

Melalui dua unggahan di platform Truth Social, Trump menegaskan kesepakatan tersebut memperkuat posisi AS di kawasan.

Menurut Trump, perang yang berlangsung telah melemahkan Iran, termasuk melalui serangan AS yang merusak kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan kekuatan militer konvensional negara tersebut.

Trump juga menolak kritik yang menyebut Iran justru berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa bulan lalu.

Trump Sebut Iran Selesai

Dalam unggahan lainnya, Trump menyatakan bahwa Iran memasuki perundingan bukan karena pilihan, melainkan karena berada dalam kondisi terdesak.

"Iran sudah selesai," tulis Trump.

Ia juga menyinggung periode negosiasi selama 60 hari yang diatur dalam MoU untuk membahas sejumlah isu, termasuk program nuklir Iran, pengelolaan Selat Hormuz, pencairan aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi, serta rencana rekonstruksi senilai US$300 miliar.

Dalam wawancara dengan Axios sehari sebelumnya, Trump bahkan menyebut penandatanganan MoU tersebut kemungkinan merupakan bentuk "penyerahan tanpa syarat" dari Iran.

Trump juga mengatakan bahwa perang tersebut menunjukkan bahwa tidak ada batas terhadap kewenangan yang dimilikinya dalam mengambil keputusan terkait konflik tersebut.

Kesepakatan tersebut tidak hanya menuai kritik dari Partai Demokrat, tetapi juga dari sejumlah politikus Republik yang selama ini dikenal bersikap keras terhadap Iran.

Salah satunya adalah Ketua Komite Intelijen Senat AS Tom Cotton yang menilai pencabutan cepat sanksi terhadap sektor energi fosil Iran sebagai langkah yang keliru.

Sementara itu, Senator Roger Wicker mengkritik rencana dana rekonstruksi Iran senilai US$300 miliar serta komitmen penghentian pertempuran di Lebanon.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, kembali menegaskan bahwa Teheran tetap menganggap AS bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Lebanon.

Pernyataan itu disampaikan setelah Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 150 target di Lebanon sejak tengah malam.

Meski demikian, sejumlah sumber dari Amerika Serikat, Hezbollah, dan Israel mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan gencatan senjata baru telah dicapai di Lebanon.

Sehari sebelumnya, JD Vance juga melontarkan kritik terbuka yang jarang terjadi terhadap Israel dengan memperingatkan agar negara tersebut tidak menyerang "satu-satunya sekutu kuat yang masih dimilikinya di dunia".

Sementara itu, Trump mengatakan hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap baik, meski menurutnya pemimpin Israel tersebut perlu tetap dijaga agar tidak bertindak terlalu jauh. (ARF)