JAKARTA - Perselisihan antara Anthropic dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat memicu diskusi baru di industri teknologi global mengenai definisi “ekspor” di era kecerdasan buatan (AI), khususnya model generatif dan layanan berbasis SaaS.

Anthropic dilaporkan menerima instruksi untuk menangguhkan akses terhadap model Fable 5 dan Mythos 5 bagi warga negara asing, baik di dalam maupun luar Amerika Serikat.

Langkah tersebut secara efektif memaksa perusahaan menonaktifkan akses global terhadap model tersebut demi kepatuhan regulasi.

Dikutip dari CIO, surat dari Departemen Perdagangan disebut mewajibkan lisensi ekspor untuk penggunaan model tersebut, termasuk dalam berbagai skenario seperti transfer antarnegara, akses lintas wilayah, hingga penggunaan oleh individu asing di dalam Amerika Serikat.

Kebijakan ini memperluas interpretasi “ekspor yang dianggap” dari sekadar perpindahan kode menjadi akses terhadap kemampuan AI itu sendiri.

Sejumlah ahli menilai kebijakan tersebut menandai perubahan besar dalam pendekatan kontrol ekspor teknologi.

Jika sebelumnya regulasi berfokus pada transfer perangkat lunak atau kode, kini pengawasan mulai bergeser ke “kedaulatan kemampuan” atau kontrol atas akses terhadap hasil dari teknologi AI.

“Yang menjadi fokus bukan lagi hanya teknologi, tetapi siapa yang bisa mengakses kemampuan yang dihasilkan,” ujar salah satu analis industri teknologi.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh pakar hukum teknologi yang menyebut bahwa lokasi fisik kode kini tidak lagi menjadi faktor utama dalam pengaturan ekspor digital.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan teknis yang signifikan.

Salah satunya adalah kesulitan dalam memverifikasi kewarganegaraan pengguna layanan AI secara real time, terutama pada sistem berbasis API yang digunakan secara global. Hal ini menimbulkan risiko kepatuhan bagi perusahaan teknologi.

Sejumlah pakar industri memperingatkan bahwa kondisi ini dapat memaksa perusahaan untuk menghentikan layanan sementara jika menghadapi ketidakpastian regulasi, karena setiap akses tanpa izin berpotensi dianggap sebagai pelanggaran.

Di sisi lain, perubahan pendekatan ini diperkirakan akan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan diversifikasi penggunaan model AI, termasuk dari penyedia di luar Amerika Serikat, guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu yurisdiksi.

Para analis menyebut fenomena ini sebagai pergeseran menuju “kedaulatan AI”, di mana kontrol tidak hanya mencakup data dan infrastruktur, tetapi juga lapisan kecerdasan yang dihasilkan oleh sistem AI itu sendiri. (GA)