JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya keluar sebagai pemenang setelah Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman untuk melanjutkan perundingan selama 60 hari ke depan.

Trump bahkan mengklaim perang yang berlangsung lebih dari 100 hari telah menghasilkan berbagai keuntungan bagi Amerika Serikat.

"TERIMA KASIH KEMBALI!"tulis Trump di media sosialnya.

Ia kemudian merinci sejumlah capaian yang menurutnya lahir dari kesepakatan tersebut.

“MINYAK MENGALIR, IRAN TIDAK AKAN PERNAH MEMILIKI SENJATA NUKLIR (DUNIA AKAN AMAN!), PASAR SAHAM BERKEMBANG PESAT, LAPANGAN KERJA MENCAPAI REKOR TERTINGGI, DAN HARGA TURUN. NEGARA KITA KUAT, AMAN, DAN DIHORMATI SEPERTI SEBELUMNYA,” kata Trump, seperti dikutip CNN.

Namun data ekonomi dan fiskal menunjukkan dampak perang jauh lebih kompleks. Konflik yang menewaskan 13 personel militer AS dan lebih dari 7.500 warga sipil di kawasan itu meninggalkan beban besar bagi anggaran pemerintah, pasar energi, dan perekonomian domestik.

Analisis awal Center for Strategic and International Studies (CSIS), memperkirakan perang menelan biaya sekitar US$40 miliar bagi Departemen Pertahanan AS.

Angka tersebut mencakup penggunaan amunisi, kerusakan peralatan militer, serta kerusakan pangkalan, tetapi belum memasukkan sejumlah biaya operasional lain yang telah tercantum dalam anggaran pertahanan tahun fiskal 2026 yang melampaui US$1 triliun.

Pentagon juga dilaporkan mengajukan tambahan anggaran darurat sebesar US$80 miliar. Sebagian dana itu akan digunakan untuk menutup kebutuhan langsung yang muncul akibat konflik dengan Iran.

Pengeluaran terbesar berasal dari penggunaan amunisi yang mencapai sekitar US$26 miliar. Militer AS mengandalkan senjata jarak jauh berteknologi tinggi yang memiliki biaya sangat mahal.

Salah satunya rudal Tomahawk yang bernilai sekitar US$2,5 juta per unit dan digunakan dalam jumlah besar selama perang berlangsung.

Besarnya penggunaan amunisi juga mengurangi cadangan persenjataan strategis Amerika Serikat. Untuk mengatasi tekanan terhadap stok senjata, Trump pada Juni mengaktifkan Defense Production Act guna mendorong industri pertahanan meningkatkan produksi.

Dampak perang tidak berhenti pada sektor militer. Konflik tersebut turut mendorong lonjakan harga energi yang kemudian merembet ke berbagai sektor ekonomi.

Harga bensin nasional yang sebelum perang berada di bawah US$3 per galon sempat melampaui US$4 selama sebagian besar periode konflik.

Meski arus minyak melalui Selat Hormuz mulai pulih, harga energi masih berada di level tinggi. Pelacak biaya energi Brown University menunjukkan rumah tangga Amerika telah mengeluarkan rata-rata US$253 lebih banyak dibandingkan kondisi tanpa perang.

Tekanan lebih besar terjadi pada bahan bakar diesel yang banyak digunakan sektor logistik dan pertanian.

Harga diesel naik dari sekitar US$3,80 menjadi lebih dari US$5 per galon, memicu kenaikan biaya distribusi dan produksi pangan. Brown University, memperkirakan lonjakan harga diesel telah menambah pengeluaran masyarakat hingga hampir US$27,1 miliar.

Kenaikan harga energi juga memicu tekanan inflasi. Data terbaru menunjukkan inflasi tahunan kembali menembus 4%, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Angka tersebut berada jauh di atas target Federal Reserve dan menjadi salah satu alasan bank sentral menahan suku bunga pada pertemuan terakhirnya.

Meski Trump berulang kali menyatakan harga akan turun setelah perang berakhir, laju inflasi masih lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan rata-rata pekerja Amerika. Kondisi itu membuat kenaikan gaji masyarakat tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa.

Di sisi lain, perang juga mempercepat pengurasan Cadangan Minyak Strategis Amerika Serikat. Persediaan minyak darurat pemerintah kini berada di level terendah sejak 1983. Selama konflik berlangsung, dunia kehilangan pasokan minyak sekitar 1,15 miliar barel akibat terganggunya produksi dan distribusi dari Timur Tengah.

Untuk menutup kekurangan pasokan, sejumlah negara termasuk Brasil dan Venezuela meningkatkan produksi. Pemerintah AS juga melonggarkan sebagian pembatasan terhadap minyak Rusia dan Iran serta berkoordinasi dengan puluhan negara untuk melepas cadangan minyak darurat.

Meski demikian, tekanan pasokan masih terlihat di pusat penyimpanan minyak utama di Cushing, Oklahoma. Persediaan minyak di wilayah tersebut turun hingga sekitar 20 juta barel, mendekati batas minimum operasional.

Trump sendiri mengakui risiko yang muncul apabila cadangan terus menyusut.

“Anda ingin melihat kekacauan?” kata Trump saat KTT G7 di Versailles.

“Cadangan kita akan habis dalam waktu sekitar empat minggu.”

Di tengah tekanan ekonomi, sentimen konsumen memang menunjukkan sedikit perbaikan pada Juni setelah tiga bulan berturut-turut melemah.

Namun tingkat kepercayaan masyarakat masih berada jauh di bawah rata-rata historis karena tingginya biaya hidup yang terus membebani rumah tangga.

Pasar saham justru bergerak berlawanan. Setelah sempat tertekan pada awal konflik, indeks-indeks utama kembali mencetak rekor baru, didukung optimisme investor dan sejumlah penawaran saham perdana besar, termasuk dari sektor kecerdasan buatan dan antariksa.

Namun pasar obligasi menunjukkan sinyal berbeda. Kekhawatiran terhadap inflasi membuat investor melepas obligasi pemerintah sehingga imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam lebih dari satu tahun.

Kenaikan imbal hasil tersebut ikut mendorong suku bunga kredit konsumen dan kredit pemilikan rumah.

Rata-rata bunga kredit pemilikan rumah tenor 30 tahun masih bertahan di atas 6%, memperberat akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan dan memperlambat pemulihan pasar properti.

Sementara itu, perang belum memberikan keuntungan politik yang berarti bagi Trump. Tingkat persetujuan publik terhadap kinerjanya tetap berada di kisaran terendah. Survei terbaru menunjukkan hanya 37% warga Amerika yang menyetujui kinerja Trump sebagai presiden.

Penilaian terhadap kebijakan ekonominya juga masih negatif. Survei Fox News menunjukkan hanya 31% pemilih yang mendukung cara Trump menangani ekonomi, sementara 35% menyetujui kebijakannya terkait Iran.(DH)