JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan hilirisasi industri, ketahanan energi nasional, dan stabilitas pasokan listrik dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Senin (22/6).

Dalam keterangannya usai pertemuan, Bahlil mengatakan salah satu pembahasan utama adalah evaluasi program hilirisasi, termasuk perkembangan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan Antam.

“Program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,” ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, rapat juga membahas kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil mengatakan pemerintah memastikan cadangan energi nasional masih berada dalam kondisi aman.

“Ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.

Dalam pertemuan itu, pemerintah juga melaporkan kondisi pasokan listrik nasional, termasuk evaluasi terhadap pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit PT PLN (Persero).

Bahlil mengatakan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.

Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk kebutuhan PLN disebut berada di kisaran 180 juta hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah diteken PLN sebesar 134 juta ton.

Menurut dia, secara volume kontrak, pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, PLN disebut menghadapi kendala pada aspek kualitas batu bara, khususnya kebutuhan batu bara dengan kalori menengah untuk keperluan blending.

Bahlil mengatakan pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN memastikan layanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah juga meminta PLN segera melakukan pemeliharaan agar gangguan layanan tidak berulang.

“Sudah kita pastikan bahwa tidak ada masalah, dan pemerintah sudah membantu PLN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Tetapi yang lebih penting, kami meminta PLN segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk mengawasi persoalan tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.

Menurut Bahlil, langkah itu diambil agar persoalan serupa tidak terus berulang dan pengawasan terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dapat diperketat.

Bahlil menambahkan Prabowo meminta kementerian terkait segera mengambil langkah terukur agar persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan listrik tidak kembali terjadi.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” kata Bahlil. (ARF)